Perlu Data Statistik Kebutuhan Migas Indonesia untuk Menghindari Penyimpangan

Jakarta - Perang terhadap penyelewengan migas yang dilontarkan Presiden Terpilih Joko Widodo disambut positif berbagai kalangan. Ekonom Universitas Indonesia, Muslimin Anwar mengatakan, penyelewengan migas dapat diberantas melalui setidaknya empat langkah.

Pertama, program 100 hari Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla Oktober nanti harus membeberkan mengenai data statistik kebutuhan migas secara detail. "Misalnya, data kendaraan bermotor yang masih beroperasi melalui data perpanjangan STNK atau BPKB yang ada di masing masing provinsi," jelas Muslimin di Jakarta, Kamis (18/9).

Dari sana, lanjut Muslimin, dapat diperhitungkan  jumlah sesungguhnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Demikian pula kebutuhan untuk industri dan sektor lainnya. "Dengan dipublikasikan secara luas maka masyarakat dapat memonitor dan mengawasi kebenaran laporan kebutuhan BBM bersubsidi dalam negeri tahun ini adalah 46 juta kilo liter, atau sesungguhnya jauh di bawah itu, sehingga banyak minyak impor yang tidak masuk ke dalam negeri namun langsung diselundupkan, atau diselundupkan setelah masuk ke domestik," papar Muslimin.

Data kebutuhan migas di antaranya juga bisa didapat dan diumumkan ke publik penggunaan BBM masing-masing SPBU. "Hal semacam ini harus disampaikan kepada publik," kata Muslimin menekankan.

Kedua, jelas Muslimin, pemerintahan baru nanti harus mengumumkan atau menyosialisasikan kepada publik proses pembelian, distribusi dan penjualan migas secara transparan agar dapat dikritisi dan diawasi bersama dengan masyarakat. "Audit lapangan terhadap pelaksanaan proses tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka agar dapat diperbaiki bila ada yang perlu dibenahi," katanya menandaskan.

Selanjutnya, ketiga, adalah penegakkan hukum (law enforcement) harus diterapkan bagi para pelanggar dan yang merugikan negara. "KPK harus berani untuk membongkar para penyeleweng migas. Berikan sanksi hukum yang sepadan untuk menimbulkan efek jera," tegas ekonom Muhammadiyah itu.

Keempat, Muslimin juga meminta Jokowi dan JK agar memimpin langsung upaya pemberantasan penyeleweng migas yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Audit investigatif
Doktor lulusan Brunel University, Inggris, ini pun menyarankan agar Pemerintahan Jokowi nanti bisa membentuk tim audit investigatif untuk membuktikan keberadaan para penyeleweng migas tersebut.

Muslimin menyatakan, dengan audit investigatif tersebut, Presiden Terpilih Jokowi akan bisa membuktikan di rantai mana para penyeleweng migas ini bermain sehingga bisa memutus mata rantai persekongkolan jahat yang dilakukan oknum dalam bisnis migas dan merugikan negara.

Dosen FEUI ini berharap, pemimpin negara yang baru nantinya diharapkan menginspeksi langsung pelaksanaan terkait migas di lapangan termasuk berbagai perizinan yang seharusnya dimiliki masing masing pemain di sektor migas. "Kita harus dukung penuh pemberantasan penyelewengan migas, namun Pemerintah baru perlu dan harus buktikan bahwa penyelewengan migas memang ada serta merugikan sehingga perlu diberantas dan dihindari pada masa yang akan datang," Muslimin.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan, menurut Muslimin Anwar, adalah reformasi birokrasi. Di antaranya melakukan mutasi pegawai di instansi terkait mata rantai yang dianggap krusial dalam memberantas dan menghindari tumbuh suburnya penyeleweng migas yang disinyalir kuat saat ini.

Yang tak kalah penting, tambah Muslimin, Pemerintahan Jokowi-JK harus mengantisipasi bentuk penyeleweng migas lainnya yang bukan tidak mungkin timbul kembali dalam format dan orang-orang yang berbeda. "Oleh karena itu sistem perlu dibenahi dan orang yang ditugaskan mengisi pos benar benar berintegritas dan mumpuni," kata Muslimin kembali menandaskan.