Presiden Tetapkan 2 Dasar Kebijakan Energi Indonesia

Dalam mengambil kebijakan, pemerintah melihat perkebangan dunia dan perkembangan harga minyak dan pengaruhnya terhadap subsidi dalam negeri

Pemerintah membahas kebijakan yang tepat untuk bisa menentukan langkah yang diambil oleh demi mencapai keamanan sektor energi dan efisiensi energi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kedua hal tersebut adalah kebijakan dasar energi Indonesia.

"Kita ingin memastikan kedua kebijakanitu tepat. Teknologi bisa kita hadirkan dan pola hidup juga harus sadar energi karena suatu saat energi akan meledak dan kita pecahkan agar kita efisien dalam hal energi," ujarnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, hari ini.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk keperluan jangka pendek, menengah dan panjang. Kondisi dunia dengan bertambahnya jumlah penduduk memengaruhi pasokan dan konsumsi energi. Indonesia, ujarnya, memiliki produksi minyak hingga 5 juta barel per hari.

"Itu cukup besar, namun kita harus ketahui 10-15 tahun ke depan akan ada lonjakan demand. Untuk itu kita mengembangkan kebijakan dalam sektor energi," ujar Yudhoyono.

Dirinya pun mengatakan, Indonesia terbuka dengan pihak luar negeri untuk bekerja sama di bidang energi. Namun, kebutuhan dan kepentingan dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah.

Pemerintah akan menjalankan mix energi sesuai dengan upaya global untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk kebijakan jangka panjang.

Dalam mengambil kebijakan, pemerintah melihat perkebangan dunia dan perkembangan harga minyak dan pengaruhnya terhadap subsidi dalam negeri. Pemerintah akan menjalakan pengaturan volume BB< dan konversi perubahan BBM ke BBG.

"Opsi yang kita pilih saat ini terhadap bbm dan listrik adalah pengaturan BBM dan kita cegah pemborosan sehingga subsidi berkurang. Kita inign ke depan memastikan subsidi ini tepat sasaran dan dalam jumlah yang proporsional dalam besaran APBN kita," ujarnya.

Meteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, Indonesia adalah negara dengan potensi energi yang sangat besar. Meskipun demikian, langkah antisipasi tetap harus diambil mengingat situasi dunia yang sedang mengalami krisis energi.

"Kita punya gas bumi, geotermal, angin dan matahari dari pagi sampai sore. Itu yang perlu kita bahas. Untuk pembatasan BBM bagian dari jangka pendek," ujarnya sebelum sidang kabinet paripurna.