Perang Dorong Harga BBM dan LPG Nonsubsidi Naik, Masyarakat Harus Siap

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nonsubsidi dinilai sebagai dampak yang tidak terhindarkan dari dinamika global, terutama lonjakan harga minyak mentah dunia. Kondisi ini membuat penyesuaian harga energi menjadi konsekuensi logis yang perlu diantisipasi masyarakat.

Pengamat ekonomi energi dari Indef Abra Talattov mengatakan, pergerakan harga energi global menjadi faktor utama yang mendorong perubahan harga di dalam negeri.

“Iya, melihat perkembangan harga minyak mentah dunia, tentu kan komoditas energi ini khususnya BBM maupun LPG tidak bisa dihindari untuk mengalami koreksi harga, khususnya untuk produk BBM dan LPG nonsubsidi," ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Menurut Abra, penyesuaian harga yang dilakukan oleh Pertamina merupakan langkah yang wajar dalam konteks bisnis energi. Ia menilai masyarakat, terutama kelompok menengah ke atas, pada dasarnya sudah memahami kondisi tersebut.

"Memang selama ini masyarakat sebetulnya sudah memahami situasi terkini, sehingga ketika terjadi koreksi harga tentu bagi masyarakat khususnya menengah ke atas sudah lebih siap mental ketika terjadi koreksi harga,” katanya.

Lebih lanjut, Abra menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi subsidi dari pemerintah. Hal ini membuat harga bersifat fluktuatif, sejalan dengan perubahan harga minyak mentah dan nilai tukar.

“Ya, lagi-lagi memang untuk BBM nonsubsidi ya baik itu Pertamax 92, kemudian Pertamax Green, memang secara bisnis ya semestinya harganya itu mengikuti harga keekonomian. Karena kedua jenis BBM ini kan tidak disubsidi oleh pemerintah," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam praktiknya badan usaha memiliki kewenangan untuk menetapkan harga berdasarkan perhitungan keekonomian, termasuk biaya produksi, distribusi, serta margin usaha yang wajar.

"Artinya sebetulnya bagi badan usaha, baik itu Pertamina maupun swasta, sah-sah saja melakukan penyesuaian harga berdasarkan harga keekonomian tadi ditambah dengan margin," ujarnya.

Namun, Abra menilai pemerintah tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas pasar energi domestik. Salah satunya dengan melakukan koordinasi bersama badan usaha untuk mengendalikan laju kenaikan harga.

"Nah tetapi kan kita paham bahwa tentu pemerintah di situ juga mencoba menahan harga BBM nonsubsidi ini melalui badan usaha, semata-mata agar juga tidak terjadi tekanan daya beli terhadap masyarakat khususnya kelas menengah, dan yang kedua juga mengurangi adanya risiko migrasi tadi dari konsumen BBM nonsubsidi ke BBM subsidi yaitu Pertalite. Nah memang saya melihat ada pertimbangan seperti itu," pungkasnya.