Wakil Ketua MUI Sebut Pemberian Konsesi Tambang ke NU Hal Wajar

Malang, Beritasatu.com - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga mantan ketua PBNU, KH Marsudi Suhud menyebutkan pemberian konsesi dalam pengelolaan tambang di Kalimantan kepada organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) adalah hal wajar.

Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menghadiri kegiatan "Doa Bersama untuk Prabowo" yang digelar Mujadalah Kiai Kampung (MKK) se-Indonesia di Kastil Atamimi, Malang, Jawa Timur, Minggu (9/6/2024).

Menurut Marsudi, maksud pemerintah memberikan konsesi pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan adalah upaya pemerintahmelibatkan masyarakat dalam pembangunan bangsa.

Apalagi, organisasi keagamaan, seperti NU hingga Muhammadiyah, memiliki latar belakang dalam sejarah pendirian NKRI. Makan, bukanlah hal asing jika kemudian mereka juga ikut dilibatkan dalam pembangunan bangsa di kemudian hari.

"NU, Muhammadiyah, dan organisasi lain berdiri sebelum NKRI ada, hingga kemudian dihidupi pemerintah. Bagi kami itu sudah menjadi kewajiban. Organisasi-organisasi inilah yang ikut perjuangan mendirikan dan menjaga republik hingga saat ini," ungkap Marsudi.

Jika memang kemudian dalam kebijakan tersebut menuai pro kontra, bagi dirinya tidak masalah. Alasannya, perbedaan pendapat adalah hal wajar. Terlepas dari itu, misi dalam kebijakan ini masih dinilai wajar.

"Tinggal ke depannya harus ditata lagi, jangan sampai kita (organisasi keagamaan) ini ikut andil dalam kerusakan alam. Itu harus dijawab. Jadi, kita lihat saja nanti,'' katanya.

Sejauh ini, dirinya optimistis NU dapat mengemban amanah tersebut. Ini mengingat di dalam tubuh NU tidak hahya diisi oleh ahli agama saja, tetapi juga diisi kader ilmuwan berpengalaman, termasuk di sektor pertambangan.

"Saya kira di NU diisi banyak kader para doktor, enggak hanya ahli agama saja. Jadi dalam setiap apa pun itu pasti ada maslahat dan mudarat, Jadi, tugasnya hanya tinggal memperbesar maslahat. Jangan sampai nanti mengambil manfaatnya saja, tetapi juga ikut andil jika terjadi kerusakan," tegasnya.

Ia menyebut hal itu juga menegaskan jika semua hasil dari konsesi pengelolaan tambang ini akan digunakan dan dikembalikan untuk kemajuan bangsa. Ia menegaskan agar masyarakat tidak khawatir terkait narasi kontra yang berkembang.

"Membangun bangsa itu adalah keharusan, baik membangun infrastruktur maupun kemaslahatan bangsa dan umat. Tujuan pemerintah memberi konsesi tambang kepada publik/organisasi ini pada prinsipnya bertujuan untuk bersama-sama membangun bangsa ini," pungkasnya.