Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa Bentuk Gugus Tugas Cari Solusi Regulasi Antideforestasi

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa membentuk gugus tugas ad hoc terkait  European Union Deforestation free-Regulation (EUDR) atau Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa yang diundangkan pada Mei 2023 dan mulai berlaku pada Januari 2025.

"Gugus tugas ini dibentuk untuk mencari solusi terkait pelaksanaan EUDR yang menjadi tantangan bagi Indonesia dan Malaysia," kata Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, dalam diskusi bertajuk "EUDR: Menavigasi Tantangan Multi-Komoditas & Mendorong Praktik Bisnis Berkelanjutan" yang diselenggarakan CECT Sustainability di Universitas Trisakti Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Menurutnya, European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan tidak terkait dengan deforestasi. Salah satu komoditas yang terdampak oleh regulasi ini adalah kelapa sawit. Ada potensi bahwa ekspor produk sawit Indonesia ke Uni Eropa akan menjadi lebih sulit dengan diberlakukannya aturan ini.

Dia mengatakan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan EUDR, termasuk kebutuhan keterlacakan (traceability) dan transparansi rantai pasok yang sangat tinggi, mulai produksi di lahan hingga produk akhir. Tantangan ini cukup berat terutama pada sektor kelapa sawit, yang banyak melibatkan petani kecil independen. Para petani kecil ini sering tidak memiliki sertifikasi atau sistem yang memadai untuk memenuhi standar keterlacakan fisik yang diperlukan oleh konsumen Eropa.

Tantangan lainnya adalah industri kelapa sawit Indonesia perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini. Banyak pelaku usaha yang belum paham dengan persyaratan EUDR, sehingga diperlukan pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut.

"Kita harus melawan berita bohong yang mengatakan bahwa kelapa sawit berdampak negatif karena berasal dari lahan yang tidak ramah lingkungan, berita ini sudah tersebar di pasar global. Kita sedang berjuang melawan mereka yang ingin menghancurkan ekonomi kita, terutama industri kelapa sawit," kata Musdhalifah.

Musdhalifah mengungkapkan miliarder Bill Gates pernah mengatakan kelapa sawit berkontribusi pada deforestasi. "Kelapa sawit disebut-sebut sebagai yang paling merusak lingkungan, tetapi ternyata dia sedang melakukan penelitian besar-besaran untuk menciptakan minyak yang mirip dengan kelapa sawit," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Trisakti Kadarsah Suryadi mengatakan, banyak negara besar, termasuk Uni Eropa, membuat regulasi yang menghambat ekspor komoditas Indonesia, seperti kelapa sawit. "Negara kita memiliki banyak aset seperti minyak bumi, mineral, dan sawit. Saat ini kita dihadapkan pada tantangan global," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Market Transformation Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Windrawan Inantha menjelaskan, RSPO telah mengembangkan inisiatif untuk memperkuat keterlacakan produk kelapa sawit, yang sejalan dengan kebijakan EUDR. "Keterlacakan yang baik akan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa," kata Windrawan.