Menaker P2MI Abdul Kadir Karding: Pemerintah Dorong Kerja Sama dengan Arab Saudi untuk Lindungi PMI

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan rencana kerja sama dengan Arab Saudi guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di negara tersebut. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya jumlah PMI nonprosedural yang bekerja di Arab Saudi.

Abdul Kadir Karding menyebut setiap tahun terdapat sekitar 25.000 PMI non-prosedural yang masuk ke Arab Saudi.

"Ada 138.000 pekerja migran kita sejak penutupan kerja sama. Kini, jumlahnya terus bertambah hingga 25.000 per tahun. Jika terus seperti ini, lebih baik kerja sama dibuka kembali, asalkan Arab Saudi mengikuti prinsip-prinsip yang kita ajukan," ujarnya dalam acara Aspataki Award 2025 di Hotel Binakara, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menindaklanjuti rencana ini, pemerintah telah membentuk tim khusus untuk bernegosiasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi. Pembahasan mencakup sejumlah poin penting yang akan dimasukkan dalam memorandum of understanding (MoU).

Ada lima prinsip utama yang diajukan dalam kerja sama terkait pelindungan pekerja migran Indonesia. Pertama, pengupahan tetap sebesar 1.500 riyal untuk pekerja dengan jabatan terendah. Kedua, pemberian asuransi yang memadai, baik untuk kesehatan maupun ketenagakerjaan, yang akan ditanggung oleh pihak pemberi kerja. Ketiga, integrasi data pekerja agar lebih mudah dipantau.

"Integrasi data sangat penting karena tanpa itu, kita akan kesulitan dalam pengawasan," tegas Abdul.

Keempat, pekerja tidak akan langsung bekerja di bawah majikan individu, melainkan ditempatkan melalui perusahaan yang dikoordinasikan oleh pemerintah.

"Dengan mekanisme ini, jika terjadi masalah, pemerintah bisa bertanggung jawab," tambahnya.

Kelima, PMI yang telah bekerja selama dua tahun berhak mendapatkan insentif berupa kesempatan umroh.

Jika kerja sama ini berjalan, Arab Saudi berkomitmen membuka 200.000-300.000 lapangan kerja untuk pekerja migran Indonesia. Tidak hanya pada sektor domestik, tetapi juga di bidang formal dengan keahlian menengah ke atas.

Meski negosiasi terus berjalan, kepastian pembukaan kembali kerja sama ini masih dalam tahap pembahasan. Menteri Abdul menyatakan keputusan akhir masih menunggu koordinasi denga menteri luar negeri dan presiden.

"Mudah-mudahan kesepakatan dengan Arab Saudi bisa tercapai, tetapi saya belum bisa memastikan karena masih harus melapor ke menteri luar negeri dan presiden," pungkasnya.