Ormas Preman Gerogoti Industri, Investor Lari dan Badai PHK Terjadi

Jakarta, Beritasatu.com – Dunia usaha atau industri di Indonesia sering diganggu oleh preman berkedok organisasi masyarakat atau ormas preman. Pemalakan hingga intimidasi yang mereka lakukan membuat pemodal berpikir dua kali untuk berinvestasi di Indonesia.

Aksi ormas preman menggerogoti dunia usaha di Tanah Air sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi tidak ada tindakan konkret oleh negara untuk memberantasnya. Ketidakpastian hukum dan ada bekingan dari oknum aparat membuat premanisme tumbuh subur.

“Yang kami butuhkan adalah kepastian hukum dan kepastian dalam menjalankan usaha agar kegiatan produksi tidak terganggu," kata Direktur Legal, External Affairs and Circular Economy PT Chandra Asri Petrochemical Edi Rivai dalam sebuah diskusi, Minggu (16/3/2025).

Edi mengakui aksi premanisme sejumlah ormas selama ini sudah sangat meresahkan. Mereka sering mengganggu operasional industri. Jika ini terus dibiarkan, maka bisa iklim investasi di Indonesia makin buruk.

Seperti Apa Preman Ganggu Dunia Usaha?

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan sejumlah pabrik minyak goreng sering diperas oleh ormas preman atau komunitas masyarakat setempat.

Karena sudah sering terjadi, maka pengusaha sudah menganggap praktik premanisme itu sebagai sesuatu yang biasa. “Itu dianggap saja sebagai CSR," katanya dalam keterangan kepada media.

Sahat mengatakan ormas preman juga sering meminta uang kepada perusahaan untuk kegiatan rutin mereka, seperti perayaan ulang tahun. Pengusaha memilih melayani preman daripada harus menanggung risiko usahanya diganggu.

Modus Ormas Preman Gerogoti Industri

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu mengungkapkan beberapa modus ormas preman menggerogoti dunia industri di Jabar, yakni pemalakan pemilik usaha, intervensi dalam proses penerimaan karyawan disertai pungli, pemaksaan menggunakan material bangunan dari kelompok tertentu, pemaksaan dalam pengadaan katering atau barang lainnya. 

"Gangguan lainnya meliputi pungutan uang keamanan yang bahkan berlaku untuk kendaraan logistik keluar masuk area industri, hingga pemblokiran akses menuju perusahaan atau kawasan industri," ujar Ning Wahyu.

Menurut Ning, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama  ormas preman leluasa mengganggu dunia usaha di berbagai daerah.

"Ketidaktegasan (hukum) dalam menangani gangguan ini semakin memperburuk kondisi dunia usaha serta dapat menurunkan kepercayaan para investor," tuturnya. 

Dia berharap negara memberi perlindungan maksimal kepada dunia usaha agar tidak diganggu ormas dan menindak tegas segala bentuk premanisme. "Jangan sampai pihak-pihak yang mengganggu dunia usaha dibiarkan leluasa, sehingga investor menjadi jera untuk berinvestasi," ujarnya. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan tingginya praktik premanisme yang mengganggu dunia industri membuat harga energi dan biaya logistik yang tinggi. 

“Persoalan inilah yang mesti segera diselesaikan,” kata Bob dalam program Investor Market Today di IDTV.

Industri di Tanah Air selama ini sulit bersaing karena incremental capital output ratio (ICOR) masih tinggi, yakni di atas angka enam. Sedangkan Malaysia di level 4,9 dan Singapura di level dua. ICOR tinggi menunjukkan investasi tidak efisien, karena banyak biaya yang harus dikeluarkan, termasuk untuk melayani permintaan ormas preman. 

Preman Dibiarkan, Investasi Hilang

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan negara merugi hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri karena maraknya premanisme ormas di Indonesia.

"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tetapi yang enggak jadi masuk juga, itu bisa ratusan T (triliun rupiah)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar dikutip dari Antara.

Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.