Penerimaan Negara Diprediksi Merosot, DJP Diminta Gaspol Pajak

Jakarta, Beritasatu.com - Prediksi Bank Dunia mengenai turunnya rasio penerimaan negara Indonesia pada 2025 mendapat sorotan dari kalangan pengamat. Prediksi tersebut dinilai hal yang wajar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta menggenjot sektor penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, meski merupakan hal yang wajar, tetapi patut dijadikan alarm peringatan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Paling tidak, DJP dapat menjadikan rilis Bank Dunia tersebut untuk lebih giat lagi mencari sumber penerimaan pajak yang sudah ada," kata Prianto saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (2/5/2025).

Fokus ke Sektor Unggulan dan Dorong Konsumsi

Prianto menyebut sektor pertambangan, industri pengolahan, dan jasa keuangan sebagai penyumbang penerimaan terbesar pada kuartal I 2025.  

Ia menyarankan agar pemerintah, dalam hal ini DJP, menjaga momentum pertumbuhan dari sektor-sektor tersebut. Salah satunya dengan mendorong konsumsi dalam negeri.

DJP Didesak Maksimalkan Intensifikasi

Menurut Prianto, turunnya rasio penerimaan bisa menjadi tanda lemahnya optimalisasi pajak. Namun, ia percaya DJP masih memiliki waktu untuk meningkatkan kinerja selama delapan bulan ke depan.

"Intensifikasi terhadap wajib pajak berisiko ketidakpatuhan tinggi sangat penting. Bisa lewat penerbitan SP2DK untuk klarifikasi hingga pemeriksaan pajak," jelasnya.

Target APBN 2025 Harus Tetap Dikejar

Meski tantangan fiskal semakin kompleks, Prianto yakin strategi intensifikasi yang tepat dapat membantu DJP menjaga agar target penerimaan dalam UU APBN 2025 tetap tercapai.

Pemantauan terhadap sektor unggulan dan pendekatan berbasis data terhadap kepatuhan pajak menjadi kunci dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dari DJP di tengah dinamika ekonomi global.