Diaudit BSSN dan Kemenkomdigi, DJP Pastikan Data Wajib Pajak Aman

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan data pribadi wajib pajak yang masuk melalui sistem administrasi perpajakan tetap aman dan terlindungi.

Keamanan tersebut, menurut DJP, diperkuat melalui audit berkala yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), khususnya terkait keamanan jaringan dan perlindungan data pribadi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengawasan sistem dilakukan secara berlapis, termasuk melalui uji ketahanan sistem atau stress test.

“Data wajib pajak sangat aman karena kami juga selalu diaudit oleh BSSN terkait dengan security jaringannya, juga dengan Kementerian Kemenkomdigi, terkait dengan pelindungan data pribadinya termasuk juga stress test selalu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang sudah berkomitmen diminta untuk ikut me-review sistem kami,” ujar Bimo di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait keamanan data pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT), yang mencakup berbagai informasi sensitif.

Namun, Bimo mengakui bahwa sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax masih dalam tahap penyempurnaan. Ia menegaskan pelayanan kepada wajib pajak tetap berjalan optimal.

“Kami menyadari bahwa sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) kami memang belum sempurna tetapi layanan kami, kami betul-betul totalitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, petugas DJP di seluruh kantor pelayanan pajak dan kantor wilayah tetap memberikan layanan secara maksimal, bahkan hingga akhir pekan.

“Anggota-anggota kami di seluruh KPP, di seluruh kanwil, di seluruh Indonesia melayani tanpa ada istirahat bahkan sampai Jumat, Sabtu, Minggu pun,” kata Bimo.

DJP juga melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak badan atau korporasi yang membutuhkan pendampingan dalam proses pelaporan.

Hingga Kamis pukul 12.00 WIB, DJP mencatat sebanyak 12,7 juta SPT telah diterima, atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Untuk wajib pajak badan, pelaporan SPT Tahunan tercatat sebanyak 725.390 dalam rupiah dan 1.000 dalam dolar AS. Sementara itu, sektor migas mencatat 7 pelaporan dalam rupiah dan 111 dalam dolar AS.

Selain itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 18,837 juta, terdiri dari 17,662 juta wajib pajak orang pribadi, 1,083 juta wajib pajak badan, 91.340 instansi pemerintah, serta 229 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

DJP juga memastikan batas akhir pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi jatuh pada 30 April 2026, setelah sebelumnya diperpanjang dari batas normal 31 Maret.

Dengan penguatan sistem dan pengawasan berlapis, DJP menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan data sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpajakan.