Study Tour Dilarang, UMKM Terpukul

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan pelarangan study tour yang diterapkan di sejumlah daerah, mulai berdampak ke perekonomian. Bukan hanya ke industri pariwisata, Ketua Umum Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI), Yudianto Tri, menyatakan kebijakan ini juga memukul banyak pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini mengandalkan pemasukan dari rombongan study tour.

“Kami memahami kebijakan pelarangan ini muncul karena keprihatinan atas banyaknya kecelakaan lalu lintas yang menimpa rombongan siswa, serta pertimbangan beban ekonomi bagi orang tua murid. Namun, kebijakan ini berefek domino yang cukup besar terhadap sektor UMKM,” ujar Yudianto saat diwawancarai Beritasatu.com, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, usaha transportasi seperti bus pariwisata menjadi pihak pertama yang terdampak. Omzet dari penyewaan bus yang biasanya meningkat pada musim study tour kini turun drastis.

Selain itu, ia juga menyebutkan usaha penginapan, toko oleh-oleh, serta pedagang makanan dan minuman di sepanjang jalur wisata turut mengalami penurunan pendapatan secara signifikan.

“Ketika rombongan study tour datang ke suatu destinasi wisata, mereka biasanya menginap, makan di restoran, dan membeli oleh-oleh. Ekosistem ekonomi ini yang sekarang terguncang,” tambahnya.

Ia memperkirakan penurunan omzet bisa mencapai 30% hingga 50%, tergantung pada jenis usaha.

“Kami berharap ada solusi yang lebih bijak agar teman-teman UMKM tetap bisa bertahan. Apakah kebijakan ini bersifat sementara atau akan terus-menerus, itu harus dipikirkan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha,” tegas Yudianto.

Yudianto juga meminta pemerintah agar menyusun kebijakan yang tidak hanya mengutamakan pada aspek keselamatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat luas. 

“Misalnya dengan regulasi transportasi yang lebih ketat, uji kendaraan atau edukasi keselamatan berkendara,” pungkasnya.

Sebelumnya, dilaporkan sekitar 75% siswa mengikuti study tour setiap tahunnya, dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp  1 juta per siswa. Jika dihitung dengan multiplier effect sebesar 1,5 hingga 2,5 kali, potensi kerugian ekonomi yang timbul sangat signifikan, termasuk hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) serta ribuan lapangan kerja.