Aptrindo Nantikan Subsidi Standarisasi Truk Euro 4

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) masih menanti subsidi dari pemerintah terkait pemberlakuan standarisasi emisi kendaraan Euro 4. Subsidi tersebut dinilai penting untuk memberikan kompensasi biaya tambahan yang harus ditanggung pelaku usaha agar kendaraan truk mereka sesuai dengan standar emisi terbaru.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Aptrindo Agus Pratiknyo menegaskan, asosiasi mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai standarisasi Euro 4, termasuk penerapannya pada kendaraan truk. Menurutnya, regulasi ini perlu dilaksanakan guna menekan tingkat emisi kendaraan bermotor.

Namun, Agus mengakui bahwa ketentuan penggunaan standar Euro 4, 5, hingga 6 terasa cukup memberatkan para pelaku usaha. Biaya operasional meningkat karena harus menyesuaikan dengan bahan bakar dan perawatan kendaraan yang sesuai standar tersebut.

Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar kendaraan angkutan barang masih menggunakan biosolar, yang sebenarnya tidak cocok untuk truk berstandar Euro 4 ke atas. Harga bahan bakar yang sesuai standar cukup mahal, sehingga pelaku usaha kesulitan untuk beralih.

“Angkutan barang kami tidak mungkin menggunakan Pertamina DEX atau Dexlite karena disparitas harganya cukup jauh. Biosolar sekitar Rp 6.800 per liter, Pertamina Dex dan Dexlite kurang lebih sama sekitar Rp 13.000 per liter,” kata Agus kepada Beritasatu.com, Rabu (30/7/2025).

Agus menambahkan bahwa disparitas harga hampir dua kali lipat itu membuat banyak kendaraan niaga terpaksa tetap menggunakan biosolar. Padahal, pemakaian biosolar pada truk Euro 4 berisiko merusak komponen mesin karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Sebagai informasi, truk berstandar emisi Euro 4 membutuhkan bahan bakar diesel dengan cetane number minimal 51 dan kadar sulfur rendah, idealnya di bawah 50 PPM.

Selain masalah bahan bakar, menurut Agus, biaya perawatan truk Euro 4 juga jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan suku cadang khusus serta pelatihan mekanik yang mampu menangani teknologi kendaraan yang lebih kompleks.

“Truk Euro 4 ke atas rata-rata sudah menggunakan Electronic Control Unit (ECU). Jadi karena teknologinya semakin canggih, otomatis spare part-nya pun agak berbeda yang membuat biaya jauh melebihi kendaraan di bawah standar Euro 4,” jelas Agus.

Atas kondisi ini, Agus berharap pemerintah memberikan subsidi khusus untuk kendaraan niaga agar sektor tersebut bisa lebih maksimal dalam mendukung target Net Zero Emission.

Ia juga menyoroti tekanan tambahan yang dihadapi industri kendaraan niaga, seperti pemberlakuan kebijakan zero over dimension over load (zero ODOL) dan ketentuan opsen pajak kendaraan sebesar 66% yang sangat membebani.

“Harapannya pemerintah sesegera mungkin meninjau kembali Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 tentang pemberlakuan opsen pajak. Tentunya bagi para pelaku usaha ini memberatkan karena persentasenya mencapai 60%,” pungkas Agus.