Pengusaha Keluhkan Kuota Pembangunan PLTS Atap

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaku usaha pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap mengungkapkan tantangan bisnis industri. Adanya penerapan kuota untuk pembangunan PLTS Atap dapat menghambat transisi energi bersih.

VP of Operations Xurya Daya Energi Philip Effendy mengatakan, PLTS Atap di Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Masyarakat maupun pelaku usaha pun antusias untuk menggunakan listrik dari energi matahari ini.

Namun, Philip menyebutkan bahwa aturan kuota pembangunan PLTS Atap ini telah menjadi polisi tidur bagi industri. Kuota yang terlalu sedikit tidak cukup untuk menjawab permintaan dari masyarakat.

"Padahal, apabila kuota itu dikembangkan bukan dihilangkan, maka laju transisi energi ini bisa lebih cepat dan saya rasa masyarakat siap mendukung PLTA dalam kapasitas pribadi ataupun bekerja sama dengan developer seperti kami," ujar Philip saat ditemui di Mini Studio Energi Mineral Festival 2025 di Hutan Kota Plataran Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kuota untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk periode 2024-2028.

Pada 2024, kuota PLTS atap ditetapkan sebesar 901 megawatt (MW) dan 2025 kuotanya ditetapkan 1.004 MW. Lalu, untuk 2026 sebesar 1.065 MW, kemudian sebesar 1.183 MW pada 2027 dan sebesar 1.593 MW pada 2028.

Kendati dihadapkan tantangan, Philip berujar, Xurya Daya tetap berkomitmen mengembangkan PLTS atap di Indonesia. Dalam 2 tahun ke depan, pihaknya menargetkan kapasitas setengah giga dapat terbangun. Sampai akhir tahun ini, Xurya Daya menargetkan pembangunan di 250-300 lokasi.

“Kami akan coba terus kembangkan, satu demi satu, atap demi atap, skala kecil skala besar akan kami kombinasikan, dan pasti bisa tercapai,” katanya.