Bahlil Janji Benahi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan pada Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk menertibkan tambang ilegal yang berada di kawasan hutan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Penataan tambang di kawasan hutan. Setelah dicek oleh satgas, ada (penambang) yang IUP (izin usaha pertambangan)-nya tidak ada. Ini harus ditertibkan,” kata Bahlil seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/8/2025).

Ia menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan sumber daya alam (SDA) harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, sehingga keberadaan tambang ilegal perlu ditata. “Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tetapi negara juga bisa mendapatkan pendapatan,” ujarnya lagi.

Selain isu tambang ilegal, Bahlil juga menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Prabowo turut membahas kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, sektor pertambangan menyumbang sekitar 15% terhadap pendapatan negara. Karena itu, sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Salah satu yang menjadi andalan pendapatan negara itu di sektor ESDM,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan, tata kelola tambang menjadi perhatian penting mengingat Indonesia memiliki hampir semua jenis mineral langka (unsur tanah jarang/rare earth) bernilai tinggi, yang kini menjadi bahan baku penting teknologi modern.

Presiden berkomitmen menyelamatkan potensi kekayaan negara senilai Rp 300 triliun dengan menertibkan 1.063 titik tambang ilegal di Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Prabowo meminta dukungan MPR, DPR, dan partai politik untuk mendukung langkah tegas pemerintah.

Ia juga mengingatkan para kader partai agar tidak terlibat dalam praktik tambang ilegal serta menegaskan tidak akan melindungi siapa pun, termasuk elite partai atau aparat.