Mendag: Thrifting Tetap Dilarang, meski Pedagang Mau Bayar Pajak

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan impor pakaian bekas akan tetap dilarang meski para pelaku usaha thrifting bersedia membayar pajak agar perdagangan baju bekas bisa legal.

Pelarangan impor pakaian bekas tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Menurut Budi, hal tersebut tidak bisa dinegosiasikan.

“Kan enggak ada hubungannya, kalau membayar pajak jadi legal gitu. Kan memang aturannya dilarang ya,” ujar Budi seperti dilansir dari Antara, Jumat (21/11/2025).

Ia menjelaskan pelarangan impor pakaian bekas bukan karena pedagang tidak membayar pajak. Alasan utama dari pelarangan impor pakaian bekas adalah kesehatan dan perlindungan industri dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada dasarnya seluruh barang bekas tidak boleh diimpor. Namun, ada pengecualian khusus untuk barang modal tidak baru (BMTB), seperti mesin-mesin dengan kriteria tertentu yang diperlukan untuk industri. “Itu diperbolehkan tapi ada kriterianya, tidak sembarangan juga,” katanya.

Kemendag terus melakukan pengawasan di wilayah post border, baik pada importir maupun distributornya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak melegalkan usaha penjualan baju bekas atau thrifting, meskipun para pedagang membayar pajak.

Purbaya menyatakan sikap tegasnya bertujuan untuk mencegah terbukanya pasar bagi barang-barang impor ilegal. Apabila pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asal luar negeri, pengusaha domestik tidak bisa merasakan manfaat keekonomiannya.