Dampak Banjir Sumatera ke Ekonomi RI: Tekan PDB-Kemiskinan Bertambah

Jakarta, Beritasatu.com - Bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Sumatera pada akhir November 2025, tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik. Bencana di tiga provinsi tersebut bisa berdampak terhadap kinerja ekonomi nasional.

Gangguan aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, hingga konsumsi di daerah terdampak, berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjelang akhir 2025.

Bank Dunia menempatkan bencana alam tersebut sebagai salah satu faktor risiko penurunan (downside risk) yang perlu diwaspadai pada proyeksi ekonomi Indonesia. Dampak bencana itu tidak hanya bersifat lokal, tetapi dapat merembet ke skala nasional melalui jalur konsumsi, perdagangan, dan fiskal.

Dampak Ekonomi Banjir terhadap Aktivitas Produksi dan Konsumsi

Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight mengatakan, bencana alam, seperti banjir masuk dalam kategori risiko yang dapat menekan aktivitas perekonomian.

“Terkait dengan risiko yang merupakan downside risk, tentunya bencana alam, seperti banjir juga akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia,” kata David dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Pada tiga wilayah terdampak, jalur transportasi tentu terputus, pusat produksi terganggu, dan aktivitas perdagangan dan jasa menurun. Kondisi ini menekan roda perekonomi daerah yang selama ini menjadi penopang konsumsi regional.

Bank Dunia menilai gangguan ini berpotensi mengurangi output sektor riil, terutama sektor pertanian, perdagangan, dan jasa transportasi. Ketika pasokan barang terganggu dan mobilitas masyarakat menurun, konsumsi rumah tangga ikut tertekan.

Proyeksi Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dari sisi makro, Bank Dunia memperkirakan dampak bencana di Sumatera dapat menahan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penurunan konsumsi dan produksi. David menyebut keseimbangan antara risiko penurunan dan peluang pertumbuhan akan sangat bergantung pada efektivitas reformasi struktural yang dijalankan pemerintah.

“Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan, terutama untuk mempersempit berbagai kesenjangan yang masih ada,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Namun, beberapa provinsi terdampak bencana mencatat kinerja yang lebih rendah, seperti Aceh yang tumbuh 4,5%, Sumatera Barat 3,4%, dan Sumatera Utara 4,6%.

David memperkirakan kinerja ekonomi Sumatera pada kuartal I 2026 masih akan tertahan akibat terputusnya jalur logistik dan belum pulihnya aktivitas produksi. Momentum perbaikan baru diperkirakan muncul pada kuartal II 2026, seiring masuknya belanja pemerintah untuk rekonstruksi.

Kemiskinan Berpotensi Meningkat Pascabencana

Selain menekan pertumbuhan ekonomi Tanah Air, bencana banjir di Sumatera juga berisiko meningkatkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai melakukan pemantauan dampak sosial-ekonomi pascabencana di wilayah terdampak.

“Tugas kita itu pascabencana, bukan saat bencana, makanya kami sedang berkoordinasi untuk mengumpulkan informasi dan data,” ujar Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule di Tangerang, Senin (15/12/2025).

Menurut Iwan, guncangan ekonomi akibat bencana alam berpotensi mendorong kelompok masyarakat rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Aktivitas ekonomi yang terhenti, mata pencaharian hilang, serta rusaknya aset produktif menjadi faktor utama.

“Karena bahwa masyarakat rentan miskin ini banyak, maka goncangan ekonomi akibat bencana alam itu masyarakat yang berada di rentan miskin menjadi miskin,” jelasnya.

BP Taskin menilai pemetaan dampak ekonomi menjadi krusial agar intervensi kebijakan dapat tepat sasaran. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak.