Hampir 10 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Sanksi Dihapus

Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 WIB, sebanyak 9.751.452 wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

“Untuk periode sampai dengan 29 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 9.751.452 SPT,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan resminya, Senin (30/3/2026).

Dari jumlah tersebut, wajib pajak orang pribadi karyawan masih menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah sebanyak 8.562.326 SPT. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat sebanyak 988.464 SPT.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan untuk tahun buku Januari-Desember tercatat 198.788 SPT dalam rupiah dan 140 SPT dalam dolar AS. Adapun wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda, yang pelaporannya dimulai sejak 1 Agustus 2025, tercatat 1.713 SPT dalam rupiah dan 21 SPT dalam dolar AS.

Sebelumnya, DJP resmi menetapkan pembebasan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT Tahunan Pajak Tahun 2025. Ketentuan itu tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-28/PJ.09/2026.

Dalam pengumuman tersebut, DJP menegaskan batas akhir pelaporan SPT Tahunan tetap 31 Maret 2026. Namun, untuk keterlambatan setelah 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi, baik denda maupun bunga.

Artinya, wajib pajak orang pribadi yang masih menyampaikan SPT atau membayar kekurangan pajak sampai 30 April 2026 tidak akan dikenai sanksi administrasi. Penghapusan sanksi dilakukan dengan tidak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.