DJP Catat Pelaporan SPT Tembus 10,85 Juta Per 6 April 2026

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah mencapai 10,85 juta hingga 6 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengungkapkan total pelaporan tersebut mencapai 10,852 juta SPT.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 6 April 2026 tercatat 10,852 juta SPT,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Jika dirinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 9,468 kita Selain itu, terdapat 1,145 juta wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 236.832 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, serta 171 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Adapun untuk pelaporan SPT dengan tahun buku berbeda (tidak Januari-Desember), DJP mencatat sebanyak 2.223 wajib pajak badan dalam rupiah dan 32 wajib pajak badan dalam dolar AS.

Pada sisi lain, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax juga terus meningkat. Hingga 6 April 2026, tercatat sebanyak 17,758 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi.

Jumlah tersebut terdiri atas 16,688 juta wajib pajak orang pribadi, 979.165 wajib pajak badan, 90.665 wajib pajak instansi pemerintah, serta 227 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

Selain itu, DJP juga memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak hingga batas waktu tersebut.

Sebagai informasi, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta bagi wajib pajak badan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan terus melakukan penyempurnaan sistem Coretax. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan perbaikan sistem akan dilakukan untuk mengatasi praktik perjokian pelaporan SPT yang marak ditemukan di media sosial.