Ara Pastikan Bunga KPR Rumah Subsidi Tetap 5 Persen Flat

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tetap bertahan pada level 5% flat hingga akhir masa angsuran.

Kepastian tersebut diberikan pemerintah meskipun terjadi dinamika ekonomi dan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Menurut Maruarar, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

“Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5% agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Selain memastikan bunga tetap rendah, Maruarar juga menegaskan rencana tenor KPR FLPP hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto telah dibahas secara intensif dan dapat dijalankan sesuai ketentuan serta regulasi yang berlaku.

Ia menyebut sejumlah program pendukung sektor perumahan masih berjalan sesuai rencana berkat dukungan berbagai pihak, termasuk Danantara Indonesia dan Kementerian BUMN.

“Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta. Pada Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga memaparkan perkembangan penyaluran FLPP sepanjang 2026. Dari target pembangunan dan pembiayaan sebanyak 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36% dari target tahunan.

Pernyataan itu disampaikan saat rapat bersama Danantara Indonesia yang membahas dukungan strategis terhadap program 3 juta rumah, salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rapat tersebut turut membahas pendataan inventaris rumah susun milik BUMN sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset negara untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat. 

Selain itu, program gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat juga mendapat dukungan dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penyelesaian proyek rumah susun Meikarta juga menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Pemerintah bersama Danantara Indonesia mengkaji sejumlah langkah strategis, mulai dari proses serah terima hibah, percepatan due diligence terkait legalitas tanah, hingga penentuan BUMN yang akan ditugaskan menyelesaikan proyek tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah juga membahas skema penetapan harga jual per unit agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan secara optimal. 

Sebagai bagian dari upaya percepatan penyelesaian berbagai persoalan strategis pada sektor perumahan dan kawasan permukiman, rapat turut membahas penyusunan instruksi presiden (inpres) yang diinisiasi Danantara Indonesia.

Dengan bunga FLPP yang tetap 5% dan berbagai langkah percepatan program perumahan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah dengan cicilan yang terjangkau dan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang.