Purbaya Paparkan 8 Prioritas Prabowo di Nankai University China

Tianjin, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan arah pembangunan nasional dan kondisi ekonomi Indonesia dalam kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan ekonomi Indonesia berada dalam kondisi kuat dengan dukungan fiskal yang sehat dan pengelolaan anggaran yang prudent.

Di hadapan Presiden Nankai University Chen Yulu, Wakil Presiden Eksekutif Chen Jun, Wakil Presiden Sheng Bin, Profesor Xingmin Li, serta ratusan mahasiswa, Purbaya menekankan pentingnya penguatan hubungan akademik dan pertukaran gagasan antara Indonesia dan China.

"Adalah kehormatan besar bagi saya untuk berada di Nankai University. Hari ini, dengan sukacita saya membagikan perspektif Indonesia mengenai kebijakan ekonomi, manajemen fiskal, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saya berharap dialog ini memperkuat pertukaran akademik, memperdalam pemahaman bersama, dan semakin meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan China," ujar Purbaya.

Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pada kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara-negara G20 maupun kawasan ASEAN.

Pada sisi lain, inflasi tetap terkendali pada level 3,08% pada Mei 2026. Kombinasi pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas harga tersebut dinilai memperkuat kepercayaan investor terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia.

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB Kuartal I 2026 sebesar 5,61% yoy, mengungguli banyak negara ekonomi G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08%. Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel," kata Purbaya.

Purbaya juga menyoroti ketahanan Indonesia dalam menghadapi risiko gangguan energi global. Berdasarkan analisis yang dipaparkannya, Indonesia berada pada kategori negara dengan tingkat eksposur rendah dan memiliki penyangga yang kuat. Skor ketahanan energi Indonesia mencapai 77%, sedikit di atas China yang berada pada level 76%.

Menurutnya, ketahanan tersebut didukung oleh disiplin fiskal yang menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3% sebagaimana diamanatkan undang-undang. Kondisi itu memungkinkan APBN berfungsi optimal sebagai peredam gejolak ekonomi eksternal.

Ia menjelaskan berbagai indikator ekonomi domestik juga menunjukkan tren positif. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur berada di level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas mencapai 14,8% secara tahunan, sementara kredit perbankan tumbuh 11,5%.

Selain itu, Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut dengan cadangan devisa mencapai US$ 144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang kuat telah berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tercatat sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68% pada 2026. Tingkat kemiskinan juga menurun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025.

Dalam paparannya, Purbaya juga menjelaskan delapan klaster program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi fondasi pembangunan nasional ke depan.

"Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional, kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana," jelas Menkeu.

Selain itu, pemerintah mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan pedesaan, serta memperdalam pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi.

Program-program tersebut akan didukung penguatan sektor pertahanan dan keamanan, reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, penegakan hukum, serta diplomasi ekonomi guna memastikan pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," tegas Purbaya.