Daya Beli Anjlok 60 Persen, Pemerintah Harus Injeksi Modal ke UMKM

Jakarta-Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kebijakan Perdagangan, Raditya Dwi Putra Kagiswana MBA meminta pemerintah melakukan upaya nyata terhadap pemulihan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Pasalnya, daya beli masyarakat anjlok hingga 60 persen.

"Anda bisa bertanya langsung kepada para pelaku usaha, baik itu di Tanah Abang, Mangga Dua, hingga mal atau pertokoan lainnya. Mereka akui, pendapatan mereka turun hingga 60 persen," kata Raditya di Jakarta, Selasa (1/9).

Ia menjelaskan kebijakan pemerintah menaikan harga seperti Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan efek domino bagi ekonomi nasional. Kenaikan tersebut menyebabkan melonjaknya harga komoditas lainnya di pasar seperti beras, daging, cabai, dan sebagainya. Akibatnya daya beli masyakat menurun. "Harus ada upaya dari pemerintah membuat UMKM bangkit. Harus ada injeksi pembiayaan," tuturnya.

Raditya mengaku, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 900 miliar. Ini langkah terbososan untuk menggeliatkan laju ekonomi nasional. "Tetapi, harus dieksekusi, jangan hanya lips service belaka," saran Raditya yang juga pelaku e-commerce ini.

Raditya menjelaskan, peran sektor UMKM dalam perkenonomian sangar besar. Sektor usaha kecil ini menjadi bumper di saat kegiatan ekonomi skala besar sedang stagnan. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah dapat mendorong Bank BUMN untuk menggelontorkan dana untuk menggerakan sektor rill.

"Daripada buyback saham, lebih baik dana ini dialokasikan untuk membantu pengusaha UMKM. Buyback ibarat menggarami laut. Berapa pun dana yang digelotorkan, kurang bermanfaat. Jadi, lebih baik, dana buyback dialihkan untuk pemulihan sektor riil. Akan lebih baik lagi jika Pemerintah segera menindak lanjuti UU Penjaminan yang akan sangat membantu pengusaha UMKM ke depannya," tukasnya.