Penghasilan Tak Kena Pajak akan Dinaikkan 50%
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PDB TERGANTUNG PADA KONSUMSI RUMAH TANGGA

Penghasilan Tak Kena Pajak akan Dinaikkan 50%

Kamis, 7 April 2016 | 08:00 WIB
Oleh : Margye J Waisapy, Euis Rita Hartati, F Rio Winto, Ester Nuky / EN

JAKARTA -- Dengan tujuan mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah berencana menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 50% menjadi Rp 54 juta per tahun, dari saat ini Rp 36 juta. Kebijakan itu juga akan mengurangi kesenjangan ekonomi, menggerakkan industri dalam negeri, dan meningkatkan investasi, sehingga akhirnya menaikkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,16%. Peningkatan konsumsi juga menambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan mendorong pajak penghasilan (PPh) badan.

Pada 1 Januari 2015, pemerintah telah menaikkan PTKP wajib pajak orang pribadi sebesar 48% atau Rp 11,7 juta menjadi Rp 36 juta setahun, dari sebelumnya Rp 24,3 juta. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Meski PTKP dinaikkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, realisasi penerimaan pajak tahun lalu naik 7,15 % menjadi Rp 1.055,61 triliun, dibanding tahun 2014 sebesar Rp 985,13 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 4,79%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,3% dalam APBN 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dia bersama Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi telah mendatangi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengonsultasikan dan memaparkan usulan kenaikan PTKP tersebut. "Usulan tersebut disambut baik oleh pihak parlemen. Kebijakan ini berdampak positif bagi stabilitas makro ekonomi dalam negeri, menambah pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan investasi. Ujungnya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan naik sekitar 0,16% dengan kebijakan tersebut,” ujar Bambang di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (6/4).

Ia menjelaskan, Kemenkeu berencana meningkatkan PTKP dari Rp 36 juta setahun menjadi Rp 54 juta setahun untuk pekerja lajang tahun ini. Untuk golongan sudah kawin dengan berbagai tanggungan akan disesuaikan. Kenaikan PTKP kemungkinan ditetapkan pada Juni mendatang dan berlaku untuk penghasilan sejak awal 2016.

"Dengan pimpinan DPR menerima rencana tersebut, Kemenkeu akan menyampaikan usulan ini kepada Komisi XI DPR yang membidangi keuangan. Batas baru PTKP rencananya (ditetapkan) Juni dan berlakunya dari Januari lalu,” ujar Bambang.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, di mana pemerintah menaikkan PTKP wajib pajak orang pribadi sebesar 48%, realisasi penerimaan pajak naik dan untuk pertama kalinya menembus Rp 1.000 triliun. Penerimaan pajak tahun 2015 yang sekitar Rp 1.055,61 triliun itu terdiri atas PPh nonmigas Rp 547,46 triliun, PPN & PPnBM Rp 423,53 triliun, PBB Rp 29,40 triliun, pajak lainnya Rp 5,50 triliun, dan PPh migas Rp 49,72 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut sekitar 81,56% dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.294,26 triliun.

Pemerintah menaikkan kembali target penerimaan pajak tahun ini sekitar 29% dari realisasi tahun lalu, menjadi Rp 1.360,1 triliun. Target tersebut sekitar 75% dari pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun dalam APBN 2016.

Multiplier Effect
Pengamat pajak Roni Bako menyambut baik rencana pemerintah menaikkan PTKP dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun. “Itu kalau dirata-ratakan, berarti dari yang semula pendapatannya Rp 3 juta sebulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan tidak kena pajak. Cukup baik dan membantu masyarakat,” kata Roni.

Dia yakin, kebijakan ini akan memberikan multiplier effect (dampak berganda) karena akan ada peningkatan konsumsi dari masyarakat. Dari peningkatan konsumsi ini juga ada potensi pajak lainnya yang bisa dipungut.

Sedangkan pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan kenaikan PTKP pasti disambut baik oleh masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi karena pelemahan daya beli.

"Secara teori, dengan kenaikan PTKP diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat, yang akhirnya akan meningkatkan konsumsi. Dari sini diharapkan adanya multiplier effect, karena industri bertumbuh. Namun demikian, ini tidak mudah, karena meski secara agregat jumlahnya besar, namun jika dihitung perseorangan jumlahnya relatif kecil,” imbuhnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, kenaikan PTKP ini untuk mendorong konsumsi masyarakat yang tengah lesu di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi. Ia menuturkan, per Januari 2015, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menaikkan batas PTKP dari Rp 23,4 juta per tahun menjadi Rp 36 juta.

Konsumsi Rumah Tangga
Bambang menuturkan, Kemenkeu telah menaikan batas PTKP dari Rp 23,4 juta per tahun menjadi Rp 36 juta pada pertengahan tahun lalu, untuk penghasilan sejak Januari 2015. "Kenaikan tersebut sudah mendorong konsumsi masyarakat dan swasta tahun lalu, untuk tahun ini kami masih harus terus dorong. Pada 2016 masih butuh kenaikan lagi, sejalan dengan upah minimum kabupaten tertinggi yang sudah melewati Rp 3 juta sebulan,” paparnya.

Ia menjelaskan, konsumsi rumah tangga (RT) menjadi penyumbang utama PDB, dengan sumbangan sekitar Rp 6.453,2 triliun atau 55,92% dari total PDB 2015 sebesar Rp 11.540,8 triliun. "Sampai dengan akhir kuartal IV-2015, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,92% (year on year/yoy). Kendati tumbuh rendah di bawah 5%, namun kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB kuartal IV-2015 merupakan terbesar mencapai 56,64%, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 34,87%, dan ekspor 20,16%. Bila melihat perkembangan data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2012 pertumbuhan ekonomi RI tergantung pada konsumsi RT," tuturnya.

Ekonom PT Maybank Juniman menilai, rencana kenaikan PTKP sebesar 50% ini bisa menjadi stimulus bagi konsumsi rumah tangga dan swasta. Hal ini karena masyarakat berpendapatan menengah, rata-rata sekitar Rp 5 juta per bulan, akan lebih memilih konsumsi dibanding yang berpendapatan tinggi yang akan memilih untuk menabung. "Artinya, apabila batas PTKP naik menjadi Rp 4,5 juta per bulan, tentu ini bisa menjadi stimulus cash transfer ke konsumen yang mendorong daya beli," imbuhnya.

Juniman pun menyambut positif peningkatan PTKP tersebut, dibandingkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski tepat, penurunan BBM belum tentu sejalan dengan penurunan harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga tidak secara langsung mendorong daya beli masyarakat. Kenaikan PTKP juga bisa menahan penurunan konsumsi swasta.

“Kondisi sekarang jangan berharap pada komoditas. Pemerintah harus membuat stimulus supaya konsumsi swasta jangan terus turun. Peran konsumsi terhadap PDB luar biasa besar. Kalau bisa ditahan pertumbuhannya di level 5%, minimal pertumbuhan PDB kita tidak jatuh di bawah 5%,” ujar Juniman.

Menurut Juniman, pertumbuhan konsumsi RT pada kuartal I-2016 diperkirakan 4,9-4,93%, tidak berbeda jauh dari kuartal IV-2015. Hal ini sulit menjadi daya ungkit pertumbuhan PDB nasional naik lebih tinggi tahun ini.

Gali Sumber Lain
Terkait dengan target pendapatan negara, Enny menuturkan, menteri keuangan cukup percaya diri dengan program-program yang dimilikinya, seperti pengampunan pajak (tax amnesty). "Namun, kalau pendapatan tidak mampu dipenuhi, implikasinya adalah keterlambatan penyerapan belanja negara. Hal ini dapat membuat peran stimulus fiskal tidak optimal, sehingga target pertumbuhan ekonomi 5,3% tidak realistis. Saat ini, yang harus diketahui adalah berapa target penerimaan negara dengan benchmark 2015, termasuk dengan asumsi harga minyak mengingat harganya yang terus turun," imbuhnya.

Terkait dengan target pembangunan, menurut dia, saat ini pengangguran dan ketimpangan meningkat. Guna mengatasi pengangguran, pemerintah harus fokus meningkatkan investasi dan membantu sektor padat karya, sektor pertanian, dan pertambangan.

“Sekarang, posisi pertumbuhan ekonomi melambat. Kalau ingin target tahun 2016 dicapai atau tidak berubah, harus ada rekayasa untuk tiga sektor itu,” tandasnya.

Sedangkan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah harus menghitung ulang target penerimaan pajak dan secara administrasi hal ini cukup merepotkan. Adanya kenaikan PTKP, lanjut dia, berarti akan ada potensi pendapatan pajak yang hilang dari masyarakat lapis kedua, yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp 3 triliun.

"Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengganti dengan sumber pendapatan pajak lainnya, guna menutupi pendapatan yang hilang. Ini tidak mudah. Untuk mengejar target pendapatan pajak, pemerintah harus betul-betul mencari terobosan untuk menambah sumber pendapatan pajak. Terus terang, target pendapatan Rp 1.300-an triliun tahun ini cukup berat, perkiraan saya hanya akan tercapai Rp 1.200-an triliun,” ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat kemarin memutuskan supaya pimpinan DPR berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana penerapan kebijakan pengampunan pajak. Konsultasi ini sebagai medium penyampaian aspirasi setiap fraksi tentang kebijakan tersebut kepada pemerintah.

"Para anggota DPR ingin mendengarkan atau mendapatkan penegasan secara jelas dari pemerintah bahwa kebijakan tax amnesty sungguh-sungguh ingin dilakukan. Selain itu, bisa meminimalisasikan multitafsir mengingat kebijakan ini sangat teknis dan sensitif," katanya di Jakarta, Rabu (6/4).

Karena RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sangat teknis dan menjadi domain Komisi XI, lanjut Johnny, bila dilanjutkan pembahasannya kemungkinan dilakukan dalam panja. Namun demikian, tax amnesty ini juga bisa berhubungan dengan ranah hukum atau legal status, sehingga bisa juga berhubungan dengan komisi lain. "Dengan demikian, RUU ini dimungkinkan pula pembahasannya dilakukan dalam panitia khusus (pansus) yang merupakan gabungan beberapa komisi. Setelah pimpinan DPR berkonsultasi dengan Presiden, Bamus akan memutuskan di mana dan kapan pembahasan dilakukan. Apalagi, Presiden sudah menyerahkan surat presiden (surpres) untuk permohonan pembahasan RUU Tax Amnesty. Dengan demikian, harus ditindaklanjuti oleh DPR dalam kurun waktu 60 hari," imbuh dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA LAINNYA

Intan Fauzi: Saatnya Para Pelaku Usaha Ultra Mikro Dibantu

Intan Fauzi menyampaikan pandangannya terkait progres pembentukan holding ultra mikro (UMi) .

EKONOMI | 22 September 2021

Kemperin Putuskan Pabrik Aice Group Lulus Sertifikasi ISO 9001

Pengakuan lulus sertifikasi ISO 9001:2015 dan analisis bahaya dan pengendalian titik kritis (HACCP) diterima Aice dari lembaga sertifikasi BBIA Kemperin.

EKONOMI | 22 September 2021

Direktur Utama Garudafood Borong Saham GOOD Rp 2,2 Miliar

Direktur Utama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) Hardianto Atmadja melakukan aksi pembelian saham usahanya GOOD sebanyak 6 juta lembar saham.

EKONOMI | 22 September 2021

Bahan Bangunan Inovatif Jadi Elemen Penting Arsitektur Modern

Teknologi bahan bangunan inovatif, turut memiliki peran penting terhadap suksesnya rancangan desain sebuah karya arsitektur.

EKONOMI | 22 September 2021

Ini Cerita di Balik BI Tahan Suku Bunga Acuan 3,5%

Bank Indonesia (BI) pada 20-21 September 2021 memutuskan untuk kembali mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%.

EKONOMI | 22 September 2021

Permintaan Alat Berat Naik, Hexindo Incar Pendapatan US$ 359,42 Juta

PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA), emiten distributor alat berat hingga akhir 2021 menargetkan pendapatan US$ 359,42 juta dan laba bersih US$ 31,75 juta.

EKONOMI | 22 September 2021

PP Presisi Rombak Jajaran Komisaris

PT PP Presisi Tbk (PPRE), emiten sektor konstruksi resmi memberhentikan secara hormat komisaris Muhammad Toha Fauzi.

EKONOMI | 22 September 2021

Kempupera Bangun Jaringan Irigasi Tersier Lewat Program Padat Karya Tunai

Saluran irigasi tersier di desa Cileunya, Kabupaten Kuningan, dikerjakan melalui program padat karya tunai dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

EKONOMI | 22 September 2021

Rayakan HUT Ke-31, Guardian Berikan Penghargaan kepada Tokoh Inspiratif

Merayakan HUT ke-31, Guardian memberikan penghargaan kepada 31 tokoh yang dianggap memiliki kontribusi serta dampak positif yang nyata dalam kehidupan.

EKONOMI | 22 September 2021

Inovasi Anak Usaha INOV Diganjar Penghargaan Original Rekor Indonesia

Plasticpay memperoleh penghargaan dari Original Rekor Indonesia (ORI) sebagai pemecah rekor gerakan pilah sampah dari rumah.

EKONOMI | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

MEGAPOLITAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings