Penghasilan Tak Kena Pajak akan Dinaikkan 50%
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (0.43)   |   COMPOSITE 6290.8 (-6.3)   |   DBX 1362.34 (2.48)   |   I-GRADE 180.342 (-0.04)   |   IDX30 506.102 (-1.26)   |   IDX80 136.192 (-0.65)   |   IDXBUMN20 397.025 (-2.13)   |   IDXESGL 139.555 (-0.14)   |   IDXG30 142.425 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-1.22)   |   IDXQ30 145.469 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-1.3)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-3.7)   |   IDXV30 134.488 (-0.98)   |   INFOBANK15 1048.13 (8.42)   |   Investor33 435.467 (0.22)   |   ISSI 181.572 (-1.16)   |   JII 618.362 (-5.38)   |   JII70 218.204 (-2)   |   KOMPAS100 1215.76 (-2.71)   |   LQ45 948.468 (-2.52)   |   MBX 1702.13 (-2.94)   |   MNC36 323.237 (0.33)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.36)   |   SMInfra18 308.555 (-4.36)   |   SRI-KEHATI 369.754 (0.91)   |  

PDB TERGANTUNG PADA KONSUMSI RUMAH TANGGA

Penghasilan Tak Kena Pajak akan Dinaikkan 50%

Kamis, 7 April 2016 | 08:00 WIB
Oleh : Margye J Waisapy, Euis Rita Hartati, F Rio Winto, Ester Nuky / EN

JAKARTA -- Dengan tujuan mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah berencana menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 50% menjadi Rp 54 juta per tahun, dari saat ini Rp 36 juta. Kebijakan itu juga akan mengurangi kesenjangan ekonomi, menggerakkan industri dalam negeri, dan meningkatkan investasi, sehingga akhirnya menaikkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,16%. Peningkatan konsumsi juga menambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan mendorong pajak penghasilan (PPh) badan.

Pada 1 Januari 2015, pemerintah telah menaikkan PTKP wajib pajak orang pribadi sebesar 48% atau Rp 11,7 juta menjadi Rp 36 juta setahun, dari sebelumnya Rp 24,3 juta. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Meski PTKP dinaikkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, realisasi penerimaan pajak tahun lalu naik 7,15 % menjadi Rp 1.055,61 triliun, dibanding tahun 2014 sebesar Rp 985,13 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 4,79%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,3% dalam APBN 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dia bersama Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi telah mendatangi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengonsultasikan dan memaparkan usulan kenaikan PTKP tersebut. "Usulan tersebut disambut baik oleh pihak parlemen. Kebijakan ini berdampak positif bagi stabilitas makro ekonomi dalam negeri, menambah pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan investasi. Ujungnya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan naik sekitar 0,16% dengan kebijakan tersebut,” ujar Bambang di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (6/4).

Ia menjelaskan, Kemenkeu berencana meningkatkan PTKP dari Rp 36 juta setahun menjadi Rp 54 juta setahun untuk pekerja lajang tahun ini. Untuk golongan sudah kawin dengan berbagai tanggungan akan disesuaikan. Kenaikan PTKP kemungkinan ditetapkan pada Juni mendatang dan berlaku untuk penghasilan sejak awal 2016.

"Dengan pimpinan DPR menerima rencana tersebut, Kemenkeu akan menyampaikan usulan ini kepada Komisi XI DPR yang membidangi keuangan. Batas baru PTKP rencananya (ditetapkan) Juni dan berlakunya dari Januari lalu,” ujar Bambang.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, di mana pemerintah menaikkan PTKP wajib pajak orang pribadi sebesar 48%, realisasi penerimaan pajak naik dan untuk pertama kalinya menembus Rp 1.000 triliun. Penerimaan pajak tahun 2015 yang sekitar Rp 1.055,61 triliun itu terdiri atas PPh nonmigas Rp 547,46 triliun, PPN & PPnBM Rp 423,53 triliun, PBB Rp 29,40 triliun, pajak lainnya Rp 5,50 triliun, dan PPh migas Rp 49,72 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut sekitar 81,56% dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.294,26 triliun.

Pemerintah menaikkan kembali target penerimaan pajak tahun ini sekitar 29% dari realisasi tahun lalu, menjadi Rp 1.360,1 triliun. Target tersebut sekitar 75% dari pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun dalam APBN 2016.

Multiplier Effect
Pengamat pajak Roni Bako menyambut baik rencana pemerintah menaikkan PTKP dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun. “Itu kalau dirata-ratakan, berarti dari yang semula pendapatannya Rp 3 juta sebulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan tidak kena pajak. Cukup baik dan membantu masyarakat,” kata Roni.

Dia yakin, kebijakan ini akan memberikan multiplier effect (dampak berganda) karena akan ada peningkatan konsumsi dari masyarakat. Dari peningkatan konsumsi ini juga ada potensi pajak lainnya yang bisa dipungut.

Sedangkan pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan kenaikan PTKP pasti disambut baik oleh masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi karena pelemahan daya beli.

"Secara teori, dengan kenaikan PTKP diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat, yang akhirnya akan meningkatkan konsumsi. Dari sini diharapkan adanya multiplier effect, karena industri bertumbuh. Namun demikian, ini tidak mudah, karena meski secara agregat jumlahnya besar, namun jika dihitung perseorangan jumlahnya relatif kecil,” imbuhnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, kenaikan PTKP ini untuk mendorong konsumsi masyarakat yang tengah lesu di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi. Ia menuturkan, per Januari 2015, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menaikkan batas PTKP dari Rp 23,4 juta per tahun menjadi Rp 36 juta.

Konsumsi Rumah Tangga
Bambang menuturkan, Kemenkeu telah menaikan batas PTKP dari Rp 23,4 juta per tahun menjadi Rp 36 juta pada pertengahan tahun lalu, untuk penghasilan sejak Januari 2015. "Kenaikan tersebut sudah mendorong konsumsi masyarakat dan swasta tahun lalu, untuk tahun ini kami masih harus terus dorong. Pada 2016 masih butuh kenaikan lagi, sejalan dengan upah minimum kabupaten tertinggi yang sudah melewati Rp 3 juta sebulan,” paparnya.

Ia menjelaskan, konsumsi rumah tangga (RT) menjadi penyumbang utama PDB, dengan sumbangan sekitar Rp 6.453,2 triliun atau 55,92% dari total PDB 2015 sebesar Rp 11.540,8 triliun. "Sampai dengan akhir kuartal IV-2015, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,92% (year on year/yoy). Kendati tumbuh rendah di bawah 5%, namun kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB kuartal IV-2015 merupakan terbesar mencapai 56,64%, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 34,87%, dan ekspor 20,16%. Bila melihat perkembangan data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2012 pertumbuhan ekonomi RI tergantung pada konsumsi RT," tuturnya.

Ekonom PT Maybank Juniman menilai, rencana kenaikan PTKP sebesar 50% ini bisa menjadi stimulus bagi konsumsi rumah tangga dan swasta. Hal ini karena masyarakat berpendapatan menengah, rata-rata sekitar Rp 5 juta per bulan, akan lebih memilih konsumsi dibanding yang berpendapatan tinggi yang akan memilih untuk menabung. "Artinya, apabila batas PTKP naik menjadi Rp 4,5 juta per bulan, tentu ini bisa menjadi stimulus cash transfer ke konsumen yang mendorong daya beli," imbuhnya.

Juniman pun menyambut positif peningkatan PTKP tersebut, dibandingkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski tepat, penurunan BBM belum tentu sejalan dengan penurunan harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga tidak secara langsung mendorong daya beli masyarakat. Kenaikan PTKP juga bisa menahan penurunan konsumsi swasta.

“Kondisi sekarang jangan berharap pada komoditas. Pemerintah harus membuat stimulus supaya konsumsi swasta jangan terus turun. Peran konsumsi terhadap PDB luar biasa besar. Kalau bisa ditahan pertumbuhannya di level 5%, minimal pertumbuhan PDB kita tidak jatuh di bawah 5%,” ujar Juniman.

Menurut Juniman, pertumbuhan konsumsi RT pada kuartal I-2016 diperkirakan 4,9-4,93%, tidak berbeda jauh dari kuartal IV-2015. Hal ini sulit menjadi daya ungkit pertumbuhan PDB nasional naik lebih tinggi tahun ini.

Gali Sumber Lain
Terkait dengan target pendapatan negara, Enny menuturkan, menteri keuangan cukup percaya diri dengan program-program yang dimilikinya, seperti pengampunan pajak (tax amnesty). "Namun, kalau pendapatan tidak mampu dipenuhi, implikasinya adalah keterlambatan penyerapan belanja negara. Hal ini dapat membuat peran stimulus fiskal tidak optimal, sehingga target pertumbuhan ekonomi 5,3% tidak realistis. Saat ini, yang harus diketahui adalah berapa target penerimaan negara dengan benchmark 2015, termasuk dengan asumsi harga minyak mengingat harganya yang terus turun," imbuhnya.

Terkait dengan target pembangunan, menurut dia, saat ini pengangguran dan ketimpangan meningkat. Guna mengatasi pengangguran, pemerintah harus fokus meningkatkan investasi dan membantu sektor padat karya, sektor pertanian, dan pertambangan.

“Sekarang, posisi pertumbuhan ekonomi melambat. Kalau ingin target tahun 2016 dicapai atau tidak berubah, harus ada rekayasa untuk tiga sektor itu,” tandasnya.

Sedangkan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah harus menghitung ulang target penerimaan pajak dan secara administrasi hal ini cukup merepotkan. Adanya kenaikan PTKP, lanjut dia, berarti akan ada potensi pendapatan pajak yang hilang dari masyarakat lapis kedua, yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp 3 triliun.

"Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengganti dengan sumber pendapatan pajak lainnya, guna menutupi pendapatan yang hilang. Ini tidak mudah. Untuk mengejar target pendapatan pajak, pemerintah harus betul-betul mencari terobosan untuk menambah sumber pendapatan pajak. Terus terang, target pendapatan Rp 1.300-an triliun tahun ini cukup berat, perkiraan saya hanya akan tercapai Rp 1.200-an triliun,” ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat kemarin memutuskan supaya pimpinan DPR berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana penerapan kebijakan pengampunan pajak. Konsultasi ini sebagai medium penyampaian aspirasi setiap fraksi tentang kebijakan tersebut kepada pemerintah.

"Para anggota DPR ingin mendengarkan atau mendapatkan penegasan secara jelas dari pemerintah bahwa kebijakan tax amnesty sungguh-sungguh ingin dilakukan. Selain itu, bisa meminimalisasikan multitafsir mengingat kebijakan ini sangat teknis dan sensitif," katanya di Jakarta, Rabu (6/4).

Karena RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sangat teknis dan menjadi domain Komisi XI, lanjut Johnny, bila dilanjutkan pembahasannya kemungkinan dilakukan dalam panja. Namun demikian, tax amnesty ini juga bisa berhubungan dengan ranah hukum atau legal status, sehingga bisa juga berhubungan dengan komisi lain. "Dengan demikian, RUU ini dimungkinkan pula pembahasannya dilakukan dalam panitia khusus (pansus) yang merupakan gabungan beberapa komisi. Setelah pimpinan DPR berkonsultasi dengan Presiden, Bamus akan memutuskan di mana dan kapan pembahasan dilakukan. Apalagi, Presiden sudah menyerahkan surat presiden (surpres) untuk permohonan pembahasan RUU Tax Amnesty. Dengan demikian, harus ditindaklanjuti oleh DPR dalam kurun waktu 60 hari," imbuh dia.

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sinarmas MSIG Life Bidik Kenaikan Total Premi 40 Persen

Perseroan menilai, Indonesia merupakan salah satu negara yang potensial melihat besaran demografi penduduk yang ada.

EKONOMI | 6 April 2016

Perluas Jaringan, Adira Insurance Gandeng Hadji Kalla Toyota

Setiap pelanggan yang membeli mobil dari dealer Hadji Kalla Toyota dapat langsung memperoleh perlindungan asuransi.

EKONOMI | 6 April 2016

Gandeng Lippo Insurance, MatahariMall Hadirkan Program "Super Sakti"

Syarat dan ketentuan program Super Sakti sangat mudah.

EKONOMI | 6 April 2016

Omzet Industri Farmasi 2016 Diperkirakan Rp 72 Triliun

Penjualan atau omzet industri farmasi pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 72 Triliun.

EKONOMI | 6 April 2016

PLN Dirikan Posko Informasi bagi Masyarakat Nias

‎PT PLN (persero) mendirikan dua posko informasi dan pelayanan yang terletak di lapangan merdeka dan kantor PLN Area Nias.

EKONOMI | 6 April 2016

Februari, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Capai 19,3 Juta

BPJS Ketenagakerjaan pada Februari 2016 mencatat kepesertaan hingga mencapai 19,3 juta tenaga kerja aktif

EKONOMI | 5 April 2016

Asuransi Astra Gelar Z-IDEAS untuk Generasi Muda

Asuransi Astra untuk mengadakan sebuah kegiatan yang ditujukan bagi pengembangan inovasi, kreativitas, dan potensi generasi muda dengan nama Z-IDEAS

EKONOMI | 6 April 2016

PLN Kirim Puluhan Genset Besar ke Nias

Ditargetkan pada Sabtu siang seluruh genset sudah tiba di Nias.

EKONOMI | 6 April 2016

Jaringan Pipa Gas Bumi PGN Capai 7.000 Km

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) semakin agresif menambah infrastruktur pipa gas bumi nasional.

EKONOMI | 6 April 2016

Cegah Barang Black Market, Bhinneka.com Batasi Penjual

Bhinneka.com yang juga membuka layanan marketplace yang memberlakukan proses kurasi yang ketat untuk setiap produk yang ditampilkan para merchant.

EKONOMI | 6 April 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS