KSP: Bangun Perekonomian, Jangan Ada Lagi Aksi Massa

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengharapkan sekaligus mengimbau tidak ada lagi aksi demonstrasi besar-besaran, sebagaimana diperlihatkan pada tanggal 4 November ataupun 2 Desember lalu. Meskipun, diakuinya secara politik tidak ada larangan mengajukan pendapat di muka umum.

"Kalau kami berharap memang tidak ada aksi-aksi lagi, demonstrasi besar yang kemudian saya kira sudah cukup lah. Dalam demokrasi tidak ada masalah setiap elemen masyarakat dalam berpolitik mengekspresikan kepentingan mereka masing-masing tetapi sejauh itu dilakukan dengan cara yang damai. Saya kira dari beberapa aksi yang sangat besar dan melibatkan massa yang besar, pengalaman yang paling penting bagi kita adalah demokrasi kita sudah dewasa, yaitu dilakukan dengan cara damai, mereka punya kemampuan mengelola massa aksinya sedemikian rupa. Oleh karena itu, saya kira pengalaman yang berharga. Pemerintah juga punya kemampuan menangani aksi sebesar itu dengan tanpa ada yang berdarah-darah," kata Teten, Senin (5/12).

Bahkan, Teten memuji kedewasaan elemen masyakarat yang menggelar aksi doa bersama pada Jumat (2/12) lalu dan juga partai politik (parpol) karena aksi berjalan damai. Terbukti, reaksi rupiah dan indeks saham yang bergerak positif.

Meskipun demikian, Teten menegaskan bahwa proses hukum dari kasus penistaan agama telah berjalan, sehingga tidak perlu lagi ada dorongan dari masyarakat melalui aksi massa terhadap penyelesaian kasus tersebut.

"Soal penistaan agama menurut saya, itu adalah masalah hukum dan sekarang sudah diproses. Sehingga, ini tidak boleh terlalu banyak menghabiskan energi kita dan bangsa ini untuk urusan itu. Saya kira harus ada kepercayaan dari semua pihak bahwa kita sudah selesai masalah pluralisme. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari itu, saya kira kita selesaikan dengan hukum. Politik harus kita jaga stabil supaya ekonomi kita punya fondasi yang kuat untuk lompat ke depan. Saya kira itu yang mungkin perlu dipahami oleh semua pihak," ungkapnya.

Menurutnya, akan sangat disayangkan jika perekonomian yang sudah tumbuh di angka 5 persen dan angka pengangguran dan kemiskinan yang turun harus terusik karena situasi politik yang tidak stabil. Padahal, situasi ekonomi dunia cenderung mengalami pelemahan.

Oleh karena itu, dalam kesempatan menerima penerima Nobel Perdamaian dari Tunisia, Wided Bouchamaoui, Teten sekali lagi mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat bisa berkomitmen menjaga stabilitas politik agar negara bisa maju. Sebagaimana, diamanatkan dalam roadmap pemerintah yang mentargetkan Indonesia masuk sebagai negara maju dalam beberapa tahun ke depan.

"Kita juga sedang memperbaiki tiga hal saya kira, pembangunan infrastruktur. Lalu, kemudahan-kemudahan berbisnis dan pelayaran. Ketiga pembangunan sumber daya manusia. Kalau ini kita tidak ada gangguan politik, saya kira dalam waktu dekat kita bisa recover. Saya kira perlu kita punya komitmen semua. Komitmen dari semua pihak untuk menjaga momentum perubahan ini, momentum untuk kita lompat menjadi negara maju yang saya kira kalau kami pemerintah sangat percaya dengan roadmap kami, itu bisa kita capai dengan beberapa tahun ke depan," tegasnya.

Kemudian, Teten mengatakan belajar dari Tunisia, Indonesia perlu mengelaborasi sistem demokrasi negara tersebut yang tidak menjadikan agama sebagai dasar dari konstitusinya. Tetapi, konsensus bersama yang menjadi dasar dari konstitusi.