Pedagang Beras Cipinang Ingin Implementasi HET Jangka Panjang

Jakarta- Setelah melalui proses dialog yang panjang antarpemangku kepentingan (stakeholder), akhirnya harga eceran tertinggi (HET) beras disepakati pada Kamis (24/8) lalu. Penetapan HET itu bertujuan menjaga daya beli masyarakat.

Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid mengatakan, pihaknya ingin HET dapat diterapkan dalam jangka panjang. "Jangan sampai harga beras berubah karena pengaruh hasil panen akibat kemarau," kata dia dalam keterangan tertulisnya Senin (29/8).

Zulkifli menjelaskan, saat musim kemarau, panen petani turun dari yang biasanya 6-7 ton per hektare, menjadi hanya 3 atau 4 ton per hektare. Dampaknya, pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang berkurang, dan harga naik. "Kalau buat sekarang masih masuk, tapi tidak dijamin 1-2 bulan yang akan datang karena kemarau tadi. Kita lihat saja," ucapnya.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, meminta sektor hulu beras seperti manajemen pasokan, efektivitas subsidi pupuk, benih dan bantuan alat pertanian berjalan dengan baik, sehingga HET dapat diimplementasikan.

HET beras kata dia, terbentuk dari harga bahan baku, yaitu gabah, dan biaya-biaya pada mata rantai, termasuk biaya penggilingan, pengepakan, packaging, hingga margin untuk pedagang eceran, baik di pasar tradisional maupun ritel modern. "Masalah tata niaga beras bukan hanya terletak di hilir, yang lebih krusial penataan hulu di level petani," ujar Bhima.

Diketahui, penetapan HET beras berbeda-beda di tiap daerah. Harga beras medium dan beras premium untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatara Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp 9.450 per kilogram dan Rp 12.800 per kg. Sementara, untuk wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera sebesar Rp 9.950 per kg dan Rp 13.300 per kg sedangkan Papua dan Maluku sebesar Rp 10.250 per kg dan Rp 13.600 per kg.