BBM Langka, Pertamina Tak Boleh Monopoli Distribusi

Sebenarnya, bukan masalah kurang atau tidaknya kuota BBM di Kaltim tetapi saya melihat adanya ketidakberesan pihak Pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi itu

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Sudarno, menyatakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) seharusnya tidak hanya dimonopoli Pertamina.

"Sebenarnya, bukan masalah kurang atau tidaknya kuota BBM di Kaltim tetapi saya melihat adanya ketidakberesan pihak Pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi itu," ungkap Sudarno di Samarinda, semalam.

Politisi PDIP itu menilai, pemerintah seharusnya mengevaluasi pihak Pertamina sebagai agen tunggal penyaluran BBM bersubsidi.

Menurut dia, penyaluran BBM bersubsidi itu tidak perlu dilakukan hanya satu pihak (Pertamina) tetapi juga bisa diberikan kepada pihak swasta.

"Tidak harus Pertamina tetapi pihak-pihak lain yang mampu menyalurkan bisa diberi wewenang. Jadi, pemerintah seharusnya mengevaluasi sistem distribusi BBM bersubsidi yang selama ini hanya dimonopoli pihak Pertamina," kata Sudarno.

Dia mencontohkan, seringnya pihak SPBU di Kaltim, khususnya di Kota Samarinda kehabisan stok bukan akibat minimnya kuota tetapi distribusinya yang semakin panjang.

Sudarno mensinyalir, kondisi itu terjadi akibat sistem transportasi BBM yang tidak efektif akibat transportir harus melalui sebuah perusahaan rekanan Pertamina.

"Saya mendengar, dulu semua pihak bisa masuk menjadi transportir tetapi sekarang harus melalui sebuah perusahaan yang menjadi rekanan Pertamina," katanya.

Jadi, ujarnya, sistem transportasi BBM itu semakin panjang sebab disubkan lagi sehingga para transportir harus mengambil BBM melalui rekanan Pertamina yang harganya nyaris tidak sebanding dengan biaya operasional.

Makanya, ujarnya, hampir semua SPBU di Samarinda maupun di Kaltim selalu menulis 'BBM masih dalam pengiriman' sebab sistem distribusinya yang menjadi masalah, bukan stoknya, Coba saja anda cek, stok BBM pasti ada di depot.

"Jadi, menurut saya stok tidak mungkin kurang sebab kuota sudah diperhitungkan terkait estimasi pertumbuhan kendaraan di suatu daerah termasuk cadangan sebagai tambahan kuota itu. Yang paling penting dilakukan pemerintah yakni mengevaluasi Pertamina sebagai agen tunggal BBM bersubsidi itu," tegas Sudarno.