Dukung Ketahanan Pangan, Kadin Susun Roadmap Industri Kuliner

Jakarta, Beritasatu.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah menyusun roadmap pengembangan industri kuliner berbahan baku lokal guna mendukung ketahanan pangan nasional. Roadmap atau peta jalan 2019-2024 akan diselesaikan satu atau dua bulan lalu diserahkan kepada Presiden terpilih sebagai rekomendasi kebijakan pangan masa depan.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia Franciscus Welirang dalam sebuah diskusi di Kadin Indonesia, Kamis (25/4/2019) yang dimodetarori oleh Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Suharyo Hussen.

Dikatakan, ketersediaan kelompok makanan kuliner dari seluruh daerah di Indonesia akan memperkuat upaya memenuhi ketahanan pangan, selain kecukupan dan keterjangkauan makanan pokok. "Sekarang ini kuliner tidak hanya menjadi sekedar hasil olahan masakan, namun juga merupakan sebuah gaya hidup sehingga memiliki nilai ekonominya yang semakin bertambah apalagi bila sudah terkait dengan wisata kuliner," katanya.

Franky, sapaan akrab Franciscus, menyebut kuliner merupakan bagian dari ketanahan pangan karena sudah erat dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi, perlu sudut pandang yang lebih luas untuk melihat potensi dan mengembangkan kuliner sebagai industri.

"Secara bisnis, kita bisa lihat, hampir sebagian besar karyawan perusahaan makan di warung tegal (warteg), berbagai acara menggunakan jasa katering yang juga memasok ke rumah tangga, perusahaan, atau rumah sakit. Juga, restoran yang menawarkan kuliner dengan konsep santai (leisure)," kata Franky.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang mendukung kuliner dalam arti luas. Saat ini, Kadin tengah menyusun rekomendasi kepada pemerintah untuk mengembangkan industri kuliner berbahan baku lokal. Hal itu dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional 2019-2024.

"Kuliner adalah turunan produk pertanian yang paling dekat dengan konsumen, di antara kuliner dan konsumen, ada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga yang harus diperhatikan adalah mengenai olah proses. Ini untuk menjamin kelayakan produk dan kesehatan konsumen," kata Franky.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurti mengatakan, ketahanan pangan tidak terlepas dari peran sektor pertanian. Di sisi lain, hal itu mengacu pada tingkat kepemilikan lahan pertanian, Indonesia bukanlah negara agribisnis. Karena itu, sektor pertanian harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Indonesia harus lebih bijak dalam pemanfaatan lahan dan lebih efisien dalam pengelolaan sektor pertanian.

Bayu mencontohkan, Indonesia memiliki lahan terbatas namun kebutuhan pangan justru meningkat. Hal ini bisa diatasi, tapi harus dengan cerdas, misalnya dengan mulai terbuka dengan berinvestasi di sektor hulu pertanian di luar negeri. "Indonesia saatnya mempercepat peralihan praktik pertanian konvensional ke modern, serta memanfaatkan kekayaan pengalaman para ahli pertanian," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe mengatakan, kuliner Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah. "Bisa dibayangkan besarnya volume yang dapat dikembangkan dengan potensi yang ada. Industri ini (pengolahan makanan) bertumbuh 9,80% tahun lalu, dan kita harapkan tumbuh 12% tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendukung," kata Juan.