Jokowi Beri 2 Jempol Jika DPR Selesaikan Omnibus Law dalam 100 Hari

Jokowi Beri 2 Jempol Jika DPR Selesaikan Omnibus Law dalam 100 Hari
Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pertemuan tahunan tersebut mengangkat tema Ekosistem Keuangan Berdaya Saing Untuk Pertumbuhan Berkualitas. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Novy Lumanauw / FMB Kamis, 16 Januari 2020 | 14:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengangkat kedua jempol jarinya apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam 100 hari kerja berhasil menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law.

Rencananya, pada pekan depan pemerintah akan mengajukan RUU Omnibus Law kepada DPR. Terdapat sejumlah 79 Undang Undang yang berisi 1.244 pasal yang akan direvisi menjadi Omnibus Law.

“Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. Tidak hanya saya, saya kira bapak/ibu dan saudara-saudara wajib acungkan jempol jika itu bisa diselesaikan dalam 100 hari. Ada 1.244 pasal,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Ia optimistis DPR akan mampu melaksanakan tugasnya menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law, yang diharapkan banyak kalangan, khususnya investor.

Disebutkan, banyak UU dan peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang menghambat kecepatan pemerintah dalam bergerak dan memutuskan untuk merespons setiap perubahan yang terjadi di dunia.

“Karena dunia sedang berubah. Sangat cepat sekali, setiap saat, setiap detik dan itu mempengaruhi ekonomi kita. Kalau UU kita kaku, peraturan pemerintah kita kaku, peraturan daerah kita kaku ada perubahan yang ada jadi tidak bisa direspons dengan cepat. Kita tidak bisa melompat karena tercegat dan terhambat oleh aturan-aturan yang berlaku,” kata Presiden Jokowi.



Sumber: Investor Daily