Elektrifikasi Listrik, Tingkatkan Produktivitas Ekonomi Desa

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peningkatan rasio elektrifikasi di perdesaan yang sedang digalakkan pemerintah harus memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa dan kualitas pendidikan nasional.

"Program ini juga harus dikaitkan dengan program pemanfaatan listrik secara efisien dan produktif, terutama dalam pengembangan industri rumah tangga, industri rumahan," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Presiden Jokowi mengungkapkan, rapat yang diikuti Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin khusus membahas tentang peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan.

Disebutkan, rasio elektrifikasi di Indonesia hingga tahun 2020 meningkat signifikan hingga mencapai 99,48%. Pada tahun 2014, rasio elektrifikasi di negeri ini berada pada posisi 84% dan kini telah melampaui target RPJMN 2015-2019 sekitar 96%.

"Namun kita harus melihat electricity access population, Indonesia berada di peringkat 95, masih tertinggal dari Malaysia 87, Vietnam 84, Singapura, Thailand, Tiongkok, Korsel, berada di peringkat kedua," katanya.

Selain itu, kata Presiden Jokowi, electricity supply quality di Indonesia masih berada pada peringkat 54 dibandingkan Filipina yang berada di urutan ke-53, Malaysia 38, Thailand 31, Tiongkok 18, dan Singapura di peringkat kedua.

Bahkan, lanjut Presiden Jokowi, saat ini masih terdapat 433 desa yang tersebar di empat provinsi yang belum berlistrik.

"Meskipun jumlah ini sedikit dibandingkan jumlah desa di seluruh Tanah Air, 75.000, tetapi apa pun ini harus kita selesaikan," katanya.

Sebanyak 433 desa belum berlistrik itu tersebar di Provinsi Papua 325 desa, Papua Barat 102, Nusa Tenggara Timur (NTT) 5 desa, dan Maluku 1 desa. 

"Pertama, untuk 433 desa yang belum berlistrik, saya minta diidentifikasi secara jelas, desa mana yang berdekatan dengan desa tak berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah antarpenduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat," kata Presiden Jokowi.

Kedua, menurut Presiden Jokowi, identifikasi sangat diperlukan untuk menetapkan apakah dengan ekstensi jaringan listrik atau dengan pembangunan minigrade seperti mikrohidro, PLTD, atau distribusi tabung listrik yang dilengkapi stasiun pengisian NGST.

Pemerintah, lanjutnya, akan menyiapkan anggaran regulasi dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program desa listrik. "Ketiga, saya minta tidak cukup desa berlistrik, tetapi peningkatan akses warga, terutama warga miskin dalam mendapatkan listrik," katanya.