Ini Progres Realisasi Stimulus Fiskal Penanganan Covid-19 dan PEN

Jakarta, Beritasatu.com - Realisasi stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mulai meningkat, tetapi masih tergolong minim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, secara umum progres stimulus ini masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi, mengingat stimulus ini baru awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan.

Misalnya untuk stimulus di bidang kesehatan, realisasinya hingga 27 Juni 2020 mencapai 4,68 persen, meningkat dibandingkan 17 Juni lalu yang baru 1,54 persen. Masih rendahnya realisasi ini antara lain untuk pemberian instentif bagi tenaga kesehatan masih terdapat kendala administrasi dan verifikasi yang rigid. Sedangkan untuk biaya klaim perawatan pasien, tingkat verifikasi yang belum diproses masih tinggi pada rumah sakit.

"Di bidang kesehatan, progresnya 4,68 persen. Makanya masih muncul (pertanyaan) kenapa tenaga kesehatan belum mendapatkan kompensasi, padahal APBN sudah memberikan alokasi. Ini karena masalah verifikasi, dokternya di mana, namanya siapa, rumah sakitnya apa, bertugasnya di mana. Jadi antara kehati-hatian, sehingga sampai akhir Juni ini masih belum semuanya mendapatkan kompensasi. Demikian juga untuk santunan yang meninggal," kata Sri Mulyani dalam acara Business Talk Series yang digelar Sekolah Bisnis IPB melalui webinar, Sabtu (27/6/2020).

Untuk stimulus di bidang perindungan sosial, realisasinya meningkat dari 28,63 persen pada 17 Juni 2020 menjadi 34,06 persen. Menurut Sri Mulyani, penyerapan masih rendah khususnya untuk program Kartu Prakerja yang saat ini kelanjutannya masih dievaluasi, serta BLT Dana Desa yang perlu diakselerasi.

"Permasalahan di lapangan seperti target error dan over lapping. Ini yang perlu diperbaiki terus dalam penyaluran bulan depan," ujarnya.

Untuk insentif dunia usaha dari sisi perpajakan, realisasinya naik dari 6,8 persen menjadi 10,4 persen. Menurut Menkeu, tantangannya adalah jumlah penerima insentif masih belum optimal. Wajib Pajak (WP) yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak ada yang belum atau tidak mengajukan permohonan, sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif dan melibatkan stakeholder terkait.

Mengenai dukungan untuk UMKM, realisasinya meningkat cukup signifikan dari 0,06 persen menjadi 22,74 persen. Ini menyusul ditempatkannya dana pemerintah pada Bank Himbara sebesar Rp 30 triliun.

"Bila dilihat dari penyaluran untuk subsidi bunga atau pun restrukturisasi kredit, ini mungkin masih memerlukan akselerasi. Mungkin bulan Juli baru akan muncul usaha-usaha kecil mendapatkan subsidi bunga," ujarnya.

Sementara itu untuk pembiayaan korporasi, realisasinya masih 0 persen lantaran masih melakukan penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisi.

Sedangkan untuk sektoral dan Pemda, realisasinya naik dari 3,65 persen menjadi 4,01 persen Dukungan Pemda secara umum juga masih proses penyelesaian regulasi. Tetapi untuk program Padat Karya oleh K/L sudah mulai dilakukan. "Untuk sektoral dan Pemda masih sangat awal, karena APBD masih banyak yang harus direvisi," kata Sri Mulyani.

Untuk biaya penanganan Covid-19 dan juga PEN, totalnya sebesar Rp 695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah Rp 87,55 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 203,9 triliun untuk program perlindungan sosial, Rp 123,46 untuk dukungan kepada UMKM, Rp 120,61 triliun untuk insentif bagi dunia usaha, Rp 53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi dan BUMN, dan Rp 106,11 triliun untuk memberikan dukungan bagi sektoral maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.