Mengukur Dampak Stimulus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Saat dapur nyaris tak lagi mengepul dan dompet makin tipis akibat mahalnya harga kebutuhan pokok, harapan rakyat pun bergantung pada kebijakan negara. Pada saat konsumsi lesu, investasi melemah, dan ekonomi tak lagi berlari sekencang dahulu, pemerintah hadir menawarkan stimulus ekonomi.

Paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun mulai digulirkan pada 5 Juni 2025. Stimulus ini menyasar langsung konsumsi domestik dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah untuk menggerakkan roda ekonomi. Harapannya, suntikan fiskal ini dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi kuartal II kembali ke kisaran 5%.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87%. Angka itu turun dibanding kuartal sebelumnya yang masih menyentuh 5,02%, dan lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu sebesar 5,11%. Kelesuan ini sebagian besar disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89%, ditambah tekanan deflasi, penurunan tabungan, serta lemahnya belanja pemerintah. Tak hanya itu, investasi juga tersendat karena tumbuh hanya 2,1%.

Sebanyak lima paket stimulus ekonomi dikucurkan pemerintah. Pertama, diskon transportasi umum. Pemerintah memberikan diskon untuk tiket kereta api sebesar 30%, kapal laut 50%, dan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat. Nilai stimulus ini mencapai Rp 940 miliar.

Kedua, diskon tarif tol. Pemerintah memberikan diskon 20% untuk pengguna tol selama libur sekolah, dengan target 110 juta pengendara dan anggaran Rp 650 miliar.

Ketiga, penebalan bantuan sosial (bansos). Stimulus ini meliputi tambahan bansos Rp 200.000 per bulan untuk pemegang kartu sembako, serta beras 10 kilogram untuk keluarga penerima manfaat (KPM) selama 2 bulan. Targetnya 18,3 juta orang.

Keempat, bantuan subsidi upah (BSU). Pemerintah mengucurkan bantuan Rp 300.000 per bulan untuk 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP), termasuk untuk sekitar 600.000 guru honorer. Anggaran untuk BSU mencapai Rp 10,72 triliun. Awalnya, bantuan subsidi upah diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan, tetapi ditingkatkan menjadi Rp 300.000 per bulan dari pengalihan diskon tarif listrik.

Kelima, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) untuk pekerja industri padat karya. Pemerintah memberikan potongan JKK sebesar 50% selama 6 bulan untuk 2,7 juta pekerja industri sektor padat karya. Anggaran untuk stimulus ini berasal dari non-APBN sebesar Rp 200 miliar.

“Kelima paket stimulus ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional, mendorong pertumbuhan, serta menjaga daya beli masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).

“Kita harapkan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5% dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat. Proyeksi terbaru dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 4,7% pada 2025 dan 4,8% pada 2026.

“Bagi Indonesia, kita melihat ke depan bagaimana kita bisa menjaga daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Salah satunya melalui peluncuran lima paket stimulus yang diharapkan mampu melindungi industri-industri padat karya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (4/6/2025).

“Pertumbuhan ekonomi dunia kini hampir seluruhnya terpangkas. Dari sisi perdagangan juga terdampak akibat perang tarif yang diberlakukan Amerika Serikat. Kami memonitor berbagai negara di OECD, sebagian besar menyiapkan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam situasi seperti sekarang,” tambahnya.

Ancaman Deflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi atau penurunan harga pada Mei 2025 mencapai 0,37% secara bulanan atau (month to month/mtm). Ini menjadi deflasi ketiga pada tahun ini, setelah pada Januari (0,76%) dan Februari (0,48%). Indeks harga konsumen (IHK) turun dari 108,47 pada April menjadi 108,07 pada Mei. Hal ini menandakan masyarakat masih cenderung menahan konsumsi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut deflasi tersebut di luar perkiraan para ekonom. Faisal menyebut deflasi ini disebabkan kombinasi dua faktor, yakni penurunan harga komoditas dan lemahnya permintaan masyarakat atau demand pull deflation.