Mengukur Dampak Stimulus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

“Ini cukup di luar kebiasaan. Harga pangan memang turun karena panen, seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Namun, daya beli masyarakat justru tetap rendah,” ujar Faisal, Selasa (3/6/2025).

Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan, menurut Faisal, ialah kenyataan deflasi terjadi saat panen raya di berbagai daerah. Biasanya, musim panen mampu menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Masyarakat masih menahan belanja. Entah karena menunggu kepastian pemulihan ekonomi, atau memang karena tidak ada uang untuk dibelanjakan,” kata Faisal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai deflasi ketiga pada 2025 ini menjadi lampu kuning bagi perekonomian nasional. Ia menilai penurunan harga yang terjadi bukanlah kabar baik, melainkan cerminan dari daya beli masyarakat yang masih lemah, bahkan setelah momen Lebaran berlalu.

“Komponen makanan, minuman, tembakau turun sampai 1,4% (mtm). Bahkan peralatan rumah tangga pun mencatat deflasi 0,04%. Ini sudah jadi pertanda ada gejala perlambatan ekonomi pada kuartal kedua,” ujar Bhima.

Ia menilai ketika efek konsumsi pasca-Lebaran tidak berlanjut dan justru dibarengi deflasi yang signifikan, hal ini menunjukkan kondisi ekonomi belum kembali ke jalur normal. Penurunan harga memang bisa menguntungkan konsumen, tetapi jika disertai dengan lesunya konsumsi, maka itu menunjukkan ketidakmampuan masyarakat dalam membelanjakan uang mereka.

“Penurunan harga kali ini bukan karena efisiensi atau peningkatan produksi. Ini karena lemahnya permintaan. Itu masalah utamanya. Yang perlu diwaspadai adalah apabila pelemahan ini terus berlanjut, ini bisa memicu perlambatan ekonomi lebih lanjut,” ungkapnya.

Kelas Menengah

Di tengah pelemahan ekonomi nasional, kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik justru kian terpinggirkan. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, deflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi bukan hanya berdampak pada kelompok masyarakat miskin, juga menghantam keras masyarakat kelas menengah.

“Stimulus yang digelontorkan pemerintah selama ini tidak terlalu membantu. Fokusnya hanya pada rumah tangga miskin. Padahal, kelas menengah juga sedang kesulitan. Ironisnya, mereka (kelas menengah) adalah pembayar pajak terbesar,” ujar Esther.

Dalam 5 tahun terakhir, kelas menengah Indonesia justru mengalami penyusutan yang signifikan. Data dari BPS pada 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta. Jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta pada 2024. Penurunan tersebut membuat populasi kelas menengah di Indonesia yang tadinya mencapai 21,5% pada 2019, menjadi 17,1% pada 2024.

Esther menyebut sekitar 9,5 juta orang tergelincir keluar dari kategori kelas menengah menuju kelas yang lebih rendah sejak 2019 hingga 2024. Esther menegaskan, jika tren ini berlanjut, maka struktur konsumsi nasional akan melemah, mengingat kelas menengah berperan penting dalam mendorong belanja domestik.

“Masalahnya, pendekatan stimulus ke kelas menengah tak bisa disamakan dengan bansos. Mereka tidak butuh bantuan langsung tunai, tetapi akses jasa, seperti pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau,” jelasnya.

Lebih lanjut, tingginya suku bunga, cicilan kredit, dan beban biaya hidup seperti iuran pengelolaan lingkungan (IPL), justru mempersempit ruang gerak ekonomi rumah tangga menengah. Esther menyarankan pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi bunga atau regulasi yang memperkecil net interest margin agar tekanan finansial tidak semakin memburuk.

“Stimulus harus menjangkau semua lapisan, tidak hanya satu segmen masyarakat. Jangan sampai kelas menengah menjadi korban senyap dari kebijakan yang timpang,” ungkapnya.

Senada dengannya, Bhima Yudhistira, menilai kelas menengah juga membutuhkan stimulus fiskal agar dapat tetap menjadi motor penggerak konsumsi dalam negeri. Celios mengusulkan agar pemerintah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 9%.

“Penurunan tarif PPN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena masyarakat akan lebih terdorong untuk membelanjakan uangnya, baik untuk barang maupun jasa,” ujar Bhima.

Menurut Bhima, penurunan tarif PPN justru tidak akan mengurangi penerimaan negara secara keseluruhan. Ia menjelaskan potensi penurunan penerimaan dari PPN akan terkompensasi oleh kenaikan pendapatan negara dari sektor lain, seperti pajak penghasilan (PPh) badan dan PPh 21 dari karyawan.