Mengukur Dampak Stimulus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

“Penerimaan negara bisa tetap positif karena aktivitas ekonomi meningkat. Semakin tinggi konsumsi dan produksi, semakin besar pula kontribusi pajak lainnya,” ungkap Bhima.

Ia mencontohkan kebijakan serupa telah diterapkan di sejumlah negara. Vietnam misalnya, menurunkan tarif PPN sebesar 2% hingga 2026. Irlandia dan Jerman juga sempat memangkas tarif PPN pascapandemi untuk menghidupkan kembali konsumsi masyarakat. Tak hanya PPN, Bhima turut mengusulkan agar penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dinaikkan untuk mendorong daya beli kelas menengah. Saat ini, PTKP ditetapkan sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.

“Idealnya, PTKP bisa dinaikkan menjadi Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per bulan agar masyarakat kelas menengah memiliki penghasilan yang lebih besar untuk dibelanjakan,” tuturnya.

Strategi Jangka Panjang

Mohammad Faisal menilai stimulus yang diberikan pemerintah saat ini bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan. Menurut Faisal, tantangan terbesar dari kebijakan stimulus adalah apa yang terjadi setelah program ini selesai.

“Stimulus semacam ini memang bisa memberi dorongan konsumsi, tetapi sifatnya hanya sesaat. Begitu paket stimulus berakhir, kondisi bisa kembali seperti semula. Tanpa langkah lanjutan, dorongan konsumsi akan menghilang dan kita kembali pada masalah awal," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, baik di sektor formal maupun informal.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan insentif yang meringankan biaya hidup. Kita perlu dorongan yang meningkatkan income secara permanen,” tambahnya.

Faisal juga menyarankan agar pemerintah memprioritaskan sektor formal yang padat karya, seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Sektor-sektor ini dinilai memiliki efek ganda. Selain menciptakan lapangan kerja secara luas, sektor padat karya juga memberikan efek berantai positif bagi sektor informal.

“Jika sektor formal digerakkan secara efektif, maka konsumsi bisa meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang stimulus sesaat, tetapi membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat ke depan,” kata Faisal.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengingatkan keberhasilan pemulihan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada sisi konsumsi. Penguatan sisi produksi dinilai sangat krusial untuk menciptakan efek jangka panjang.

“Stimulus konsumsi memang penting, tetapi jangan dilupakan sisi produksinya. Tanpa itu, dorongan belanja hanya akan bersifat sementara dan tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan industri serta penciptaan lapangan kerja,” ujar Shinta.

Ia menekankan, keberlanjutan sektor industri padat karya membutuhkan kebijakan yang mampu menekan biaya produksi serta memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global. Dalam hal ini, menurut Shinta, stimulus ekonomi seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang sebagai bagian dari policy mix yang lebih menyeluruh.

“Kombinasi antara dorongan konsumsi, penguatan investasi dan ekspor, insentif sektor produksi, serta stabilitas kebijakan, adalah kunci menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Reporter: Alfida Rizky Febrianna, Arnoldus Kristianus, Ilham Oktafian, Leonald AL Cahyoputra, Rama Sukarta; Editor: Thomas Rizal