Pengusaha di Jatim Keberatan dengan Perda Wajib Rapid Test

Pengusaha di Jatim Keberatan dengan Perda Wajib Rapid Test
Panglima Kodam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, Ketua Umum Forkas Jatim Nur Cahyudi, Ketua Pembina Forkas Jatim Alim Markus dan pengurus Forkas lainnya saat kegiatan penyerahan donasi Forkas kepada Kodam V/Brawijaya di ruang Hayam Wuruk, Makodam V Brawijaya, Kamis (9/7/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Amrozi Amenan / FER Jumat, 10 Juli 2020 | 00:17 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Surabaya (Forkas) Jatim menilai, peraturan pemerintah daerah (perda) yang mewajibkan industri untuk melakukan rapid test bagi karyawannya secara mandiri sangat membebani mereka, sehingga perlu ditinjau ulang.

Baca Juga: Subsidi Rapid Test Pesantren Dikabulkan Pemerintah

Ketua Umum Forkas Jatim, Nur Cahyudi mengatakan, kewajiban rapid test untuk memulai kembali kegiatan industri merupakan hal yang wajar di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Apalagi, pemerintah juga mendorong ekonomi untuk tetap bergerak.

"Seharusnya rapid test ini jangan dibebankan ke pengusaha. Karena Covid-19 ini adalah musibah nasional, negara harus hadir," kata Nur Cahyudi disela kegiatan penyerahan donasi Forkas kepada Kodam V/Brawijaya di ruang Hayam Wuruk, Makodam V Brawijaya, yang dihadiri Panglima Kodam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, Ketua Pembina Forkas Jatim, Alim Markus dan pengurus Forkas, Kamis (9/7/2020).

Menurut Nur Cahyudi, kewajiban melakukan rapid test secara mandiri kepada pengusaha cukup membebani pengusaha karena saat ini dunia usaha juga kondisinya belum pulih setelah sebelumnya saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hanya 14 sektor saja yang boleh operasional. Sementara memasuki new normal, semua sektor sudah boleh mulai operasional kembali, namun masih secara terbatas.

"Sebelumnya, tidak operasional karena PSBB I, II, dan III. Kemudian operasional, dengan produksi hanya bisa 50 persen, sementara biaya-biaya operasional masih tetap, termasuk harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat, tentunya revenue pengusaha tetap turun," jelas Nur Cahyudi.

Baca Juga: Kawasan Industri Terapkan Protokol Kesehatan

Diakui Nur Cahyudi, beberapa pemerintah daerah di Jatim memang sebelumnya membuat aturan kewajiban rapid test bagi perusahaan sebelum kembali operasional. Namun masih bisa dikomunikasikan, sehingga langkah itu masih mendapat dukungan pemerintah daerah untuk perusahaan yang keberatan.

"Karena pemerintah sudah alokasikan anggaran lebih dari Rp 75 triliun untuk Covid-19 ini. Jadi biaya rapid test dari industri juga harus ditanggung. Kalaupun tidak, harga juga harus dikurangi secara rendah, agar tidak memberatkan," katanya.

Adapun terkait penyaluran donasi Forkas kepada Kodam V Brawijaya, Nur Cahyudi menjelaskan, donasi berupa beberapa Alat Pelindung Diri (APD) yaitu 10.000 masker medis, 12.000 masker non-medis, 50.000 vitamin C, 500 pasang sepatu bot, 1.500 enzim dan 25 set disposable bed.

"Donasi Forkas ini merupakan tahap kelima. Tahap pertama berupa sembako ke masyarakat umum, tahap kedua ke Polres Sidoarjo, tahap ketiga ke Polres Mojokerto, dan tahap 4 ke Polda Jatim. Sekarang, tahap kelima giliran ke Kodam V Brawijaya," jelas Nur Cahyudi.

Baca Juga: Kemristek Targetkan Produksi 400.000 Rapid Test

Nur Cahyadi menambahkan, donasi ini siap dilakukan bertahap dengan target bisa mencapai 10 tahap. Harapannya, donasi ini menjadi bagian dari kontribusi para pengusaha melalui Forkas Jatim dalam hal mendukung upaya pemutusan penyebaran Covid-19 di Jatim.

Sementara itu, Panglima Kodam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, mengapresiasi bantuan tersebut dan akan disalurkan ke jajaran anggota yang ada di lapangan.

"Jajaran anggota Kodam V Brawijaya selama pandemi Covid-19 juga menjadi garda depan di masyarakat. Dengan adanya donasi bantuan dari Forkas ini akan menjadi amunisi tambahan untuk kesehatan dan keamanan Babinsa di lapangan di tengah pandemi Covid-19 ini,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com