Palangkaraya, Beritasatu.com - PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur dalam pendayagunaan aset jalan sepanjang 60 kilometer (km) agar bisa dipergunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Pendayagunaan aset tersebut, berupa jalan dari Desa Bentot Kecamatan Petangkep Tutui sampai dengan Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat, dan landing site berupa jalan yang terletak di tepi sungai Patai Telang Baru Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalteng.
Seremoni sinergisitas ini, dihadiri oleh Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Komisaris Pertamina Condro Kirono, Direktur Penunjang Bisnis, M Haryo Yunianto, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri, Kepala Kejati Kalteng Dr Mukri, Dirut Patra Jasa Dani Adriananta, dan Direktur Pengembangan Bisnis Patra Jasa Teddy K Gusti, di kantor Gubernur Kalteng.
Untuk pendayagunaan aset jalan tersebut, Pertamina bersama anak perusahaan, Patra Jasa, akan menjalankan rencana program meliputi pengembangan infrastruktur jalan dan meningkatkan konektivitas antar daerah sehingga dapat mempermudah transportasi komoditas terutama dari hasil tambang dan perkebunan.
"Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk KPK dan Kejati untuk memberikan support yang luar biasa melakukan pengawalan aset kita di Barito Timur. Diharapkan, kerja sama ini dapat mengembangkan infrastruktur dan menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Nicke Widyawati dalam keterangan persnya, Selasa (1/9/2020).
Nicke menyampaikan, Kalimantan adalah wilayah strategis bagi Pertamina dan merupakan wilayah yang coverage operasi dari hulu ke hilir sangat lengkap.
"Di hulu kami memiliki aset seperti di Bunyu, Sanga-Sanga, Tarakan, dan Tanjung, lalu ada juga Mahakam yang menghasilkan gas terbesar. Kita juga memiliki kilang Balikpapan yang memberikan kontribusi 25 persen produksi BBM se Indonesia, dan mensuplai BBM ke seluruh wilayah timur Indonesia," ujarnya.
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menyambut baik penyelesaian aset Pertamina dan pengelolaan secara bersama Pemprov Kalteng, Pemkab Barito Timur, dan Pertamina yang menyepakati program optimalisasi aset jalan.
"Kami akan melakukan monitoring dan memastikan untuk membantu jika ada kendala ke depan. Salah satu tugas KPK adalah melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi berkaitan, dalam bentuk pengawasan tindak korupsi dan juga melakukan kegiatan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah,” imbuhnya.
Senada dengan Wakil Ketua KPK, Kepala Kajati Kalteng, Dr Mukri mengapresiasi kolaborasi Pertamina dengan Pemprov Kalteng dalam rangka penertiban dan optimalisasi aset dan berharap sinergisitas ini menjadi pilot project untuk penyelesaian masalah aset, khususnya aset Pertamina yang lain.
Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri, menambahkan, penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan langkah maju dalam upaya untuk meningkatkan penertiban aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yang akhinya tuntas diselesaikan atas bantuan dan kerja sama semua pihak.
Sumber: BeritaSatu.com
