Inklusi Keuangan Kunci Akselerasi Pembangunan Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengungkapkan, terbukanya akses keuangan bagi sebanyak mungkin masyarakat atau inklusi keuangan menjadi salah satu kunci penting dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Pada 2016, inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 36%. Melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, di 2019 inklusi keuangan di Indonesia telah meningkat jadi 76,19%. "Di era pandemi Covid-19 ini, yang dilakukan pemerintah tentunya mempercepat akselerasi pertumbuhan melalui peningkatan inklusi keuangan. Apalagi saat ini terjadi perubahan perilaku masyarakat, di mana banyak masyarakat yang mulai mengakses layanan digital," kata Iskandar Simorangkir dalam acara dialog industri bertajuk "Teknologi untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan di Tengah Pandemi", Selasa (20/10/2020).

Untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia selama masa pandemi Covid-19, Iskandar mengatakan pemerintah merelaksasi persyaratan mengakses pembiayaan di lembaga keuangan, salah satunya program kredit usaha rakyat (KUR) super mikro. Sasaran program KUR super mikro dengan bunga 0% ini adalah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ingin memulai usaha, dan ibu rumah tangga yang melakukan usaha dan usahanya terdampak pandemi Covid-19.

"Inklusi keuangan tidak hanya dilihat dalam artian sempit, yaitu seberapa banyak penduduk dewasa yang menabung. Lebih luas lagi, tujuan inklusi keuangan adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui akses pembiayaan," kata Iskandar.

Ditambahkan Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edwin Nurhadi, Bulan Inklusi Keuangan yang diperingati sepanjang Oktober 2020 ini difokuskan mendukung perekonomian nasional. Beberapa program yang dilakukan penyaluran kredit, baik itu ultra mikro, KUR bersubsidi, dan program lain yang diinisiasi OJK.

"Di daerah-daerah, kami juga bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kita telah memiliki sebanyak 197 tim percepatan akses keuangan di daerah. Kita ingin mengakselerasi tidak hanya di daerah yang sudah baik inklusinya, tetapi juga kita ingin agar pemerataan keuangan inklusi itu terjadi di seluruh Indonesia," kata Edwin.