Pelaku Usaha Minta Kebijakan Zero Odol Ditunda Hingga 2025

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pelaku usaha meminta agar kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension overload/Odol) diundur pemberlakuan penuhnya dari semula mulai tahun 2023 menjadi 2025. Hal ini mempertimbangkan kondisi industri nasional yang masih terpukul akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso, mengatakan penerapan zero odol ini akan sulit dilaksanakan pada 2023 mendatang. Dia beralasan masa pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia mundur, termasuk pabrik semen yang saat ini mengalami kelebihan pasokan produksi sekitar 35 persen.

"Kami sudah sangat terpuruk. Karenanya, kami usul kalau bisa kebijakan zero odol ini diundur hingga Januari 2025," ujarnya dalam webinar Telaah Kritis Regulasi Odol, Kamis (3/12/2020).

Widodo mengatakan, jika kebijakan zero odol dipaksakan pada awal 2023 mendatang, maka malah akan menyebabkan kontraproduktif dengan rencana pemerintah untuk menurunkan biaya logistik menjadi 17 persen dari produk domestik bruto (PDB). Saat ini biaya logistik di Indonesia masih mencapai 24 persen dari PDB.

Dia juga menuturkan, tidak mungkin di masa industri tengah terpuruk saat ini, pelaku usaha masih dibebani lagi dengan kebijakan zero odol yang harus menyediakan investasi untuk membeli ribuan truk baru.

"Siapa yang mau investasi dalam masa pandemi seperti ini. Kami bukannya tidak mendukung kebijakan zero odol ini, tapi kami hanya meminta untuk ditunda dulu hingga industri betul-betul bangkit kembali setelah pandemi berakhir. Kami juga berharap kebijakan zero odol ini dibuat betul-betul komprehensif sehingga kita bisa melakukan kegiatan dengan baik dan efisien," kata Widodo.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan, pihaknya juga meminta agar kebijakan zero odol ini bisa ditunda hingga 2025 mendatang. Dia juga meminta agar dalam masalah penegakan hukum dalam masa penerapan zero odol itu, pemerintah lebih mengutamakan pembinaan dan bukan penerapan sanksi .

"Jangan sampai adanya penegakan hukum yang dibuat dalam kebijakan zero odol ini, kontradiktif dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini dalam Undang-undang Cipta Kerja yang ingin mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia," tukas Rachmat.

Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Aryan Warga menyampaikan dengan penerapan kebijakan zero odol ini akan ada penambahan 765.000 truk, baik ukuran small, medium, dan besar. "Terjadi peningkatan yang cukup besar. Dan pada tahun 2025 bahkan kita perkirakan bisa mencapai satu juta truk. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah industri otomotif bisa menyiapkannya," katanya.

Tim Teknis Penyusun Kajian Indonesia Menuju Zero Odol bersama Apindo yang juga Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof Sigit Priyanto, mengatakan dari sisi pengusaha dibutuhkan biaya besar untuk comply dengan zero odol. Padahal, kondisi perekonomian sedang tidak baik dan pertumbuhan ekonomi masih anjlok.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, mengatakan pengusaha truk membutuhkan kebijakan fiskal peremajaan truk-truk melalui stimulus fiskal seperti bebas PPh dan PPN bagi usaha truk, serta bebas biaya balik nama kendaraan dengan kebijakan zero odol ini.

Menyikapi permintaan penundaan itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemhub, Risal Wasal, mengatakan akan mengevaluasinya. "Kita tetap akan kaji bersama untuk alasan relaksasi karena adanya pandemi Covid-19 ini. Semua itu untuk pertumbuhan ekonomi ke depan," ujarnya.

Risal mengatakan pihaknya saat ini sudah mengembangkan upaya-upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan zero odol. Di antaranya dengan menerapkan sistem tilang elektronik dan weight in motion untuk penimbangan beban kendaraan, mengembangkan sistem informasi jembatan timbang online yang sudah berjalan di 42 titik, serta membekukan izin rancang bangun dan SRUT bagi perusahaan karoseri yang memproduksi kendaraan Odol.