Pelaku Industri Belum Siap Terapkan Zero Odol di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemhub) berencana menerapkan kebijakan atas-rencana bebas angkutan barang kelebihan dimensi dan kelebihan muatan disebut over dimension over loading (Odol) atau yang lebih dikenal sebagai kebijakan zero Odol. Hal ini dipandang mempersulit sektor industri.

Sejumlah industri mengutarakan ketidaksiapanya untuk menerapkan zero Odol pada tahun 2023 dan berharap untuk ditunda hingga tahun 2025 mendatang. Hal itu mengingat situasi sulit yang dialami semua industri yang terpukul sebagai dampak pandemi Covid-19. Karenanya diperlukan waktu transisi agar industri perlu mempersiapkan jenis-jenis truk angkutan baru yang akan dianggap sebagai tambahan investasi.

Industri semen adalah salah satu yang akan terdampak dari penerapan zero Odol ini. Fredy Agung Prabowo dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengutarakan, sesuai kalkulasi, akan ada kenaikan biaya logistik sebesar 50 persen hingga 60 persen. Itu akan disebabkan dari dampak penerapan zero Odol dari sisi overload-nya bukan over dimension-nya.

"Sebagai gambaran, kalau misalnya trucking yang sekarang ini bisa muat 30 ton, dengan menerapkan zero Odol itu paling cuma muat 16 ton. Itu kan cukup besar pengurangannya. Artinya, dengan volume yang sama, kita butuh armada yang banyak", ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (24/12/2020).

Menurut Fredy, dampak lain yang mengikuti adalah kepada kenaikan harga jual kepada konsumen. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang ingin menggenjot investasi dengan salah satunya menurunkan biaya logistik yang saat ini 24 persen rasionya terhadap PDB. Dengan penerapan zero Odol itu akan naik lagi. Jadi kontraproduktif dengan rencana Presiden  Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan biaya logistik terhadap PDB.

Fredy juga menyampaikan, penambahan armada akibat zero Odol cukup signifikan. Dengan zero Odol rata-rata pengurangan muatan itu sekitar 80 persen. Kondisi itu cukup banyak memerlukan penambahan armada dan dari penyedia armadanya.

"Untuk itu, mereka kan harus investasi lagi dalam jumlah besar dan itu kan butuh waktu. Belum lagi penambahan armada itu kan harus diikuti penambahan driver juga," ucapnya.

Dengan penambahan armada yang sangat banyak, itu juga pasti akan menambah waktu angkut menjadi lebih lama. Kondisi seperti itu akan terdampak di pabrik-pabrik semen. Normalnya, dengan kondisi sekarang pemuatan ke pabrik-pabrik itu bisa 1.000 truk perhari, tapi dengan zero Odol yang menambah jumlah truk, pemuatan ke pabrik-pabrik akan lebih lama dan sampai ke konsumen juga lama.

Selain itu, alasan industri semen meminta penundaan zero Odol hingga 2025 adalah karena adanya penurunan penjualan sebesar 20 persen di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dibanding tahun lalu. Saat ini utilisasi truk berada di bawah 60 persen.

"Artinya, jika pabrik-pabrik semen yang ada di seluruh Indonesia itu bisa memproduksi sebanyak total 117 juta ton semen per tahun, tapi karena yang mampu terserap oleh pasar itu hanya 60 persennya, maka terjadi over supply sebesar 40 persen. Mesinnya tidak berproduksi karena mau jualan juga tidak terserap di pasar," kata Fredy.

Sebenarnya, kata Fredy, industri semen mendukung zero Odol ini, cuma harus dilakukan komprehensif. Hal ini sesuai dengan hasl kajian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait dengan penerapan kebijakan zero Odol yang menyimpulkan ada 10 program untuk menuju zero Odol dan itu komprehensif.

Artinya, dari sisi pemerintah harus dilihat kesiapan regulasinya, pembenahan infrastruktur jalan, dan infrastruktur pendukung lain. Begitu juga dari industri seperti apa, misalnya dari sisi penambahan truk dan modifikasi armada yang semua itu butuh waktu.

"Kalau dilihat dari timeline atau durasi yang diberikan hasil kajian tersebut, itu ada yang setahun bahkan ada yang sampai 4 tahun. Nah, melihat seperti itu apalagi sekarang ini pandemi, kami melihatnya baik dari sisi pemerintah dan industri tidak mungkin bisa menerapkan zero Odol itu pada tahun 2023," tukasnya.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) memandang industri keramik belum siap dan belum mampu mengikuti penerapan zero Odol dimana muatan keramik akan sangat jauh berkurang hingga 70 persen dan secara tidak langsung akan menyebabkan biaya pengangkutan naik drastis ke 240 persen.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, mengutarakan dari hasil kajian yang dilakukan terhadap penerapan zero Odol ini, ada peningkatan kebutuhan armada truk baru sebanyak 11.800 unit untuk memenuhi kebutuhan industri keramik dan itu membutuhkan penambahan dana yang besar. Penerapan zero Odol ini juga akan menyebabkan kerugian besar terhadap industri keramik karena menyangkut kenaikan harga material bahan baku tanah dan produk jadi keramik.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan Ekonomi Indonesia hingga akhir 2020 berada di kisaran minus 1,1 hingga 0,2 persen. Dia menekankan, pemulihan ekonomi masih akan sangat tergantung pada keberhasilan penanganan Covid-19.

Karenanya, Asaki meminta atensi dan dukungan pemerintah agar penerapan zero Odol ini bisa dikaji ulang kembali berkaitan Jumlah Berat Diijinkan (JBI Truk). Hal itu karena aktual muat saat ini dibanding muatan JBI Odol selisihnya sangat jauh dan mengingat industri masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. "Jadi, sebaiknya penerapan zero Odol bisa ditunda sampai tahun 2025 setelah perekonomian nasional kembali pulih dan daya saing industri membaik," ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Rachmat Hidayat mengatakan, kebijakan zero Odol akan meningkatkan ongkos transportasi yang luar biasa di industri.

"Kita bukan tidak setuju, tapi itu harus dilakukan secara gradual. Penerapan 2023 itu kan kebijakan yang dibuat pada 2020 awal, dan saat itu belum ada yang tahu Covid-19 ini akan memukul industri seperti saat ini. Nah, sepanjang Covid ini juga tidak ada roadmap yang dilakukan pemerintah terhadap industri," ujarnya.

Jadi, kata Rachmat, otomatis industri tidak ada yang dilakukan sepanjang tahun 2020 ini. Memasuki 2021, industri berusaha untuk recover. Itu berarti bisnis industri telah kehilangan waktu dua tahun.

"Jadi hitungan kita, tiga tahun itu termasuk setahun untuk persiapan. Kita hitungnya dari 2022, makanya kita minta ditunda hingga tahun 2025. Jadi kita minta ada pertimbangan-pertimbangan ke sana," pungkasnya.