Harga Pembebasan Lahan Proyek Nasional Sesuai Nilai Pasar
Logo BeritaSatu

Harga Pembebasan Lahan Proyek Nasional Sesuai Nilai Pasar

Kamis, 25 Februari 2021 | 14:38 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (KSPI MAPPI) Hamid Yusuf menegaskan, penilaian harga pembebasan lahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Pertamina dan institusi pemerintah di beberapa proyek strategis nasional tak bisa disamakan antara satu daerah dan daerah lain.

"Itu artinya, penilaian harga lahan bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Tetapi, penilaian tentu dilakukan secara objektif dan mengacu pada nilai pasar,” ujar Hamid Yusuf, di Jakarta, Kamis (24/2/2021).

Menurut Hamid, masyarakat harus mengetahui, dalam melakukan penilaian harga, penilai pertanahan sudah memiliki standar, sehingga dilakukan dengan objektif. Namun, wajar jika warga berekspektasi lahan yang dimiliki akan dinilai tinggi saat terkena pembangunan proyek strategis nasional.

Sebelumnya, para pemilik lahan di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat meminta ganti rugi yang mereka terima tidak jauh dari masyarakat di Tuban, Jawa Timur. Warga berharap, Pertamina bisa menaikkan harga lahan mereka.

Hamid menyatakan, dalam melakukan penilaian, penilai pertanahan mengacu pada dua komponen, yaitu fisik dan nonfisik. Fisik bisa meliputi tanah, bangunan, tanaman, dan sebagainya, sedangkan nonfisik memperhitungkan faktor solatium, yaitu hubungan emosional dengan rumah yang akan dibebaskan.

Dia mencontohkan, rumah yang akan dibebaskan memiliki sejarah, karena sudah dihuni selama 30 tahun. Dengan demikian,tentu ada perhitungan kerugian emosional. Begitu pula jika punya warung atau kegiatan usaha tentu menjadi faktor penilaian juga. "Jadi, semua ada hitungannya, termasuk kompensasi biaya pindah,” jelasnya.

Hamid juga menegaskan, pemilik proyek sebagai pembeli lahan sama sekali tidak terlibat dalam proses penilaian terhadap lahan yang akan dibebaskan. Sebab, sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penilaian lahan dengan skala besar, yaitu di atas lima hektare, dilakukan penilai pertanahan.

"Jadi, yang menilai harga lahan adalah penilai pertanahan yang berada dalam wadah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), bukan Pertamina,” tegasnya.

Dia mencontohkan, Pertamina hanya bertindak sebagai pemberi tugas, sedangkan hasil penilaian akan dilaporkan kepada kepala kantor pertanahan sebagai pengguna jasa penilai. Izin penilai pertanahan dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Dengan demikian, selain penilai pertanahan, memang tidak ada pihak lain sebagai penilai harga lahan untuk kepentingan umum,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bursa Eropa Dibuka Naik Mengikuti Tren Global Dipicu the Fed

FTSE London dibuka naik 25 poin ke 6.687.

EKONOMI | 25 Februari 2021

Belum Setahun Transaksi PaDi Capai Rp 11,4 T, Akumindo: Bukti Terobosan Erick Thohir

Belum genap satu tahun sejak marketplace Pasar Digital (PaDi) UMKM diluncurkan oleh Menteri Erick Thohir, marketplace itu telah mencatatkan transaksi Rp 11,4 t.

EKONOMI | 25 Februari 2021

Ajak Masyarakat Optimistis, Jokowi: Tahun 2021 Tahun Pemulihan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini tahun ini tahun 2021 adalah masa pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19.

EKONOMI | 25 Februari 2021

Allianz Bersiap Spin Off Unit Usaha Syariah

Rencana spin off Unit Usaha Syariah Allianz Life Indonesia juga sudah diserahkan kepada OJK.

EKONOMI | 25 Februari 2021

Ketepatan Serah Terima Dorong Kepercayaan Konsumen

Pengembang banyak memberikan gimmick, mulai dari kemudahan uang muka hingga doorprize yang menguntungkan konsumen.

EKONOMI | 25 Februari 2021

Apartemen Kyo Society Ditarget Rampung Desember 2023

Apartemen Kyo Society terdiri dari 737 unit. Ditawarkan mulai harga Rp 500 jutaan untuk tipe studio.

EKONOMI | 25 Februari 2021

“Jamu Manis” Bank Indonesia untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Jamu manis BI di antaranya menurunkan BI rate, stabilisasi rupiah, quantitative easing, hingga membebaskan DP kendaraan dan properti.

EKONOMI | 25 Februari 2021

Wika Gedung Garap 5 Proyek di Wilayah Timur

Salah satu proyek swasta adalah proyek apartemen Kyo Society yang nilai proyeknya mencapai Rp 139 miliar.

EKONOMI | 25 Februari 2021

Tetap Positif Berkat Diversifikasi, Trisula Incar Pendapatan Naik 8%

Untuk mendukung rencana tersebut perseroan akan melakukan peremajaan mesin-mesin produksi.

EKONOMI | 25 Februari 2021

IHSG Sesi I Menguat, Ini Daftar Saham Top Gainers

Harga BGTG menguat 26,92%, BACA naik 25%, INPC meningkat 17,60%, MARI melonjak 16,49%, BANK terangkat 15,41%.

EKONOMI | 25 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS