Kempupera: Infrastruktur Pendukung KEK Likupang Siap Digunakan

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menyampaikan infrastruktur berupa jalan akses di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Sulawesi Utara sudah siap digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi jangka panjang.

"Semua jalan akses sudah siap. Yang belum siap, hanya yang di dalam kawasan, yang bukan kewajiban kita (Kempupera)," kata Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga Thomas Setiabudi Aden kepada Investor Daily belum lama ini.

Namun demikian, tambah Thomas, belum bisa disebut tuntas 100%. Pasalnya, pembangunan aksesibilitas disesuaikan kebutuhan dan rencana pengembangan. Apalagi, dukungan Kempupera di KEK Likupang bukan hanya pada infrastruktur jalan, tetapi juga air bersih, desa wisata, sistem sanitasi, dan lain-lain.

Perihal program KEK Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sebelumnya menyatakan bahwa KEK merupakan peluang untuk memastikan dampak ekologis seperti sampah dan energi terbarukan bisa menjadi prasyarat.

Dalam kunjungannya ke KEK Likupang, Sandi melihat ada kerarifan lokal yang harus dijaga agar masyarakat setempat dapat menggunakan energi berbasis matahari sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur dalam konsep environmental, social, and economic system. "Jadi, KEK ini memiliki kekhususan dan saya titipkan kekhususan tersebut untuk memastikan pariwisata bukan bagian dari masalah melainkan solusi," ujarnya.

Selain itu, desa wisata di KEK Likupang juga bakal menjadi game changer. Selama ini, Kemparekraf sudah memberikan sentuhan. Tugas selanjutnya mendorong desa wisata menjadi ekosistem dari rintisan sampai menjadi mandiri. "Mengangkat desa wisata sebagai bagian penting dari pembangunan pariwisata," kata dia.

Tahun ini, Sandi menargetkan dapat menarik 4 sampai 7 juta wisatawan mancanegara (wisman) sambil terus membantu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan menerapakan protokol kesehatan (Prokes) secara disiplin.