RUU KUP Dijadikan Momentum Penguatan Penerimaan Negara.
Logo BeritaSatu

RUU KUP Dijadikan Momentum Penguatan Penerimaan Negara.

Sabtu, 10 Juli 2021 | 05:34 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi penting dan strategis, karena pajak menjadi penopang utama struktur APBN. Apalagi pemerintah memiliki batas waktu untuk melakukan konsolidasi fiskal di tahun 2023, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid19.

“Selama kurun waktu 3 tahun, 2020 sampai 2022, pemerintah mempunyai kebijakan menyusun struktur keuangan defisit melebihi 3% Produk Domestik Bruto (PDB),” tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7/2021).

Secara terinci dalam pelaksanaan APBN 2021, pemerintah telah mematok belanja negara Rp 2.750 triliun dengan setoran pajak ditargetkan Rp 1.444,5 triliun. Sedangkan proyeksi tahun 2022, dengan belanja APBN Rp 1.856 triliun, dan pajak diharapkan bisa mencapai Rp 1.823 triliun. “Pemerintah melihat bahwa perubahan KUP akan jadi momentum untuk mendesain regulasi menuju penguatan penerimaan negara,” tuturnya.

Ia menilai RUU KUP dapat dijadikan upaya mengembalikan kesehatan keuangan negara. Ada dua hal yang perlu didorong pemerintah agar reformasi perpajakan yang menjadi grand design pemerintah bisa berjalan dengan optimal. “Pertama, pembentukan Badan Penerimaan Negara. Hal ini sudah digagas dalam nomenklatur RUU KUP yang sejak tahun 2016 sudah pernah diajukan pemerintah dan dibahas di DPR. Kedua, pembentukan basis data yang valid dan terintegrasi single identification number (SIN),” tuturnya.

Untuk saat ini, otoritas dan kelembagaan perpajakan di Indonesia masih dalam level eselon I, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Padahal dalam konteks pengelolaan perpajakan modern, dengan tanggung jawab yang sangat strategis, Ajib menilai DJP harus menjadi lembaga yang mempunyai fleksibilitas dan kewenangan yang optimal, menjadi lembaga independen langsung di bawah presiden.

Kemudian pembentukan database yang valid dan terintegrasi dalam SIN. “Dengan menggabungkan lebih dari 10 nomor identitas yang melekat pada wajib pajak, maka pemungutan pajak akan lebih efektif, lebih efisien dan berkeadilan,” tuturnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KSPSI: Hampir 100% Buruh di Bekasi Sudah Divaksin

KSPSI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menggenjot vaksinasi Covid-19 gratis bagi para buruh.

EKONOMI | 28 September 2021

Presiden Tanam Mangrove Bersama Masyarakat di Riau dan Kepri

Presiden Jokowi akan menanam mangrove di Provinsi Riau dan Provinisi Kepulauan Riau (Kepri).

EKONOMI | 28 September 2021

Bursa Asia Pasifik Turun karena Imbal Hasil Obligasi 10 Tahun Naik

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,32%, sementara indeks Topix melemah 0,38%.

EKONOMI | 28 September 2021

IHSG Berpeluang Melemah, Simak Saham PIlihannya

IHSG pada perdagangan hari ini akan berada di kisaran 6.050-6.150.

EKONOMI | 28 September 2021


Harga Minyak Naik 5 Hari Beruntun di Tengah Kendala Pasokan

Minyak mentah Brent naik 1,84%, atau US$ 1,44, menjadi US$ 79,53 per barel.

EKONOMI | 28 September 2021

Arkha Akan Garap Proyek Steel Fabricatoe RDMP Pertamina Rp 620 Miliar

PT Arkha Jayanti Persada Tbk (ARKA) akan mengambl alih pekerjaan steel fabricatoe 23.000 ton senilai Rp 620 miliar pada proyek RDMP kilang Pertamina.

EKONOMI | 28 September 2021

Dow Naik, Saham Teknologi Seret S&P dan Nasdaq ke Zona Merah

Dow Jones Industrial Average naik 71,37 poin menjadi 34.869,37 didorong saham energi dan saham bank.

EKONOMI | 28 September 2021

Bursa Eropa Bervariasi, Investor Pantau Hasil Pemilu Jerman

Pan-European Stoxx 600 ditutup sedikit melemah, setelah naik 0,7% di awal sesi.

EKONOMI | 28 September 2021

Deli Pratama Akuisisi 49,56% Saham Perdana Karya

Deli Pratama membeli 297.383.762 lembar atau 49,56% porsi saham Perdana Karya.

EKONOMI | 28 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# SBY


# PKI



TERKINI
KSPSI: Hampir 100% Buruh di Bekasi Sudah Divaksin

KSPSI: Hampir 100% Buruh di Bekasi Sudah Divaksin

EKONOMI | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings