Top! Indeks Ekonomi Hijau Meningkat dalam 10 Tahun Terakhir

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Green Economy Index (GEI) atau Indeks Ekonomi Hijau Indonesia sebagai pendekatan sekaligus alat untuk mengukur efektivitas transformasi menuju ekonomi hijau yang tangible, representatif, dan akurat.

Baca Juga: Indonesia Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Hijau ASEAN-Korsel

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Arifin Rudiyanto menyampaikan, GEI merupakan pengukuran skala nasional dan memiliki 15 indikator yang terdiri dari lima indikator lingkungan, enam indikator ekonomi, dan empat indikator sosial. Data yang digunakan dalam pengukuran indikator-indikator tersebut dimabil pada periode 2011 - 2020

"GEI 2011-2020 menunjukkan tren positif dengan composite score yang meningkat dari 47,20 di 2011 menjadi 59,17 di 2020. Hal ini menunjukkan kita sudah berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan kita dalam membangun ekonomi hijau," kata Arifin Rudiyanto dalam peluncuran laporan Indeks Ekonomi Hijau pada The 3rd Development Working Group G20 Side Event "Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy" di Bali yang disiarkan secara daring, Selasa (9/8/2022).

Arifin menyampaikan, Indeks Ekonomi Hijau merupakan wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Ke depan, lanjut Arifin, Indeks Ekonomi Hijau akan diintegrasikan ke dalam pembangunan jangka menengah (RPJMN 2020-2024) dan pembangunan jangka panjang berikutnya (RPJPN 2025-2045) sebagai salah satu indikator utama pembangunan Indonesia.

Arifin memaparkan berbagai keuntungan yang bisa didapatkan Indonesia apabila ekonomi hijau sudah tercapai, antara lain pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia rata-rata 6,1%-6,5% per tahun hingga 2050, 87-96 miliar ton emisi gas rumah kaca yang diselamatkan pada rentang 2021-2060, sekitar 68% penurunan intensitas emisi di 2045 sebelum mencapai net zero emission di 2060, gross national income (GNI) lebih tinggi 25%-34% pada 2045, serta menghasilkan tambahan 1,8 juta lapangan kerja di sektor hijau pada 2030. Keuntungan lainnya, 40.000 jiwa terselamatkan dari pengurangan polusi udara di 2045, 3,2 juta hektar hutan primer terlindungi pada 2060, dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Wujudkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Komitmen Kurangi Sampah Plastik

Sementara Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengungkapkan, kebutuhan pembiayaan saat ini masih menjadi tantangan dalam agenda penanganan perubahan iklim. Untuk mencapai target net zero emission pada 2060, kebutuhan investasinya sekitar 3% sampai 5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Dengan kebutuhan investasi 3% sampai 5% PDB, tentunya tidak mungkin semua dengan kapasitas fiskal kita yang harus kita dorong. Harus ada kontribusi dari dunia usaha. Makanya, kita tidak mendorong katakanlah dari fiskal. Yang kita dorong pertama adalah green investment. Jadi pada saat bicara ekonomi hijau, investasi yang lebih hijau ke depan yang menjadi kata kunci. Fiskal hanya sekedar mendorong, membantu, tetapi tidak akan bisa mencapai target kalau tidak ada investasi yang besar," kata Medrilzam.

Seperti diketahui, Indonesia telah mengumumkan komitmennya terhadap inisiatif perubahan iklim global, yaitu pencapaian net- zero emission pada tahun 2060 serta Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang menuangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% atas usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030.