Fadli Zon Sebut Pertemuan DPR-MSG Bisa Luruskan Disinformasi Soal Isu Papua

Jakarta, Beritasatu.com - Pertemuan DPR dengan negara-negara rumpun Melanesia dinilai dapat meluruskan informasi-informasi yang salah soal Papua. Negara-negara tersebut tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), organisasi antarpemerintah negara dengan rumpun Melanesia.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

“Kita menyampaikan informasi-informasi yang akurat perkembangan di Papua atau isu Papua yang saya kira kalau informasi dari mereka kan banyak yang salah atau disinformasi,” katanya.

Pertemuan dengan perwakilan MSG digelar dalam sebuah dialog di sela-sela perhelatan Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Jakarta, Kamis (25/7/2024). Pada pertemuan itu, delegasi DPR dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani didampingi Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Sementara itu, pihak MSG yang datang adalah Ketua Parlemen Republik Fiji Ratu Naiqama Lalabalavu, Ketua Parlemen Kepulauan Solomon John Patteson Oti, Anggota Parlemen Papua Nugini (PNG) Johnson Wapunai, hingga Direktur Jenderal MSG yang merupakan tokoh dari PNG Leonard Louma.

Fadli Zon mengatakan, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan dengan teperinci soal pembangunan besar Papua yang sudah dilakukan Indonesia dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, penjelasan Puan dan DPR di forum tersebut dapat meluruskan kesalahan informasi soal kondisi Papua.

“Kan kita yang mewakili rakyat, jadi kita menyampaikan tadi perkembangan. Banyak sekali disinformasi, missed informasi, mungkin propaganda yang tidak benar terhadap apa yang terjadi di Papua. Justru sebaliknya, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan dari pihak-pihak yang menginginkan separatisme maka kita perlu jelaskan kepada mereka,” bebernya.

Saat berdialog dengan MSG, Puan mengungkap, Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, termasuk Papua. Puan menyebut peningkatan pembangunan di Papua meliputi beribu-ribu jalan raya hingga banyak infrastruktur sarana lainnya, seperti ratusan sekolah, beberapa bandara, pelabuhan, hingga pemerataan penyaluran listrik.

Kepada MSG, DPR menegaskan pembangunan di Papua juga telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Disampaikan pula, DPR pun berperan penting dalam penguatan kelembagaan politik, demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua.

Salah satunya adalah dengan mendukung implementasi penuh UU Otonomi Khusus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua.

“Kita jelaskan juga dukungan DPR termasuk pada perluasan atau pemekaran provinsi dari dua menjadi enam provinsi di Papua. Disampaikan pula tentang pembangunan-pembangunan yang ada di sana, perluasan jalan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain oleh Ibu ketua,” pungkas Fadli.

Diketahui, MSG merupakan organisasi antarpemerintah negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik yang beranggotakan Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Vanuatu merupakan salah satu anggota MSG yang kerap menuding adanya pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua, tetapi menutup mata soal gerakan separatisme di sana. Pada sidang ke-76 majelis umum PBB (UNGA) Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman dalam pidatonya menyebut tentang kurangnya kemajuan dalam HAM di Papua Barat.

Pada 2019, Vanuatu menyelundupkan tokoh separatis Papua Barat Benny Wenda ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB di Jenewa. Saat itu, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan. Vanuatu pun sering lantang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat di forum PBB, meski agenda sidang tak membahas masalah tersebut.

Saat KTT MSG yang digelar di Vanuatu, delegasi Indonesia yang turut hadir memutuskan walk out atau keluar dari forum saat pemimpin separatis Papua Barat dan Ketua ULMWP Benny Wenda diizinkan untuk menyampaikan pidato.

Bukan hanya Vanuatu, Kepulauan Solomon sebagai anggota MSG juga pernah ikut terlibat pada isu Papua. Pada Agustus 2023, negara tersebut meminta Indonesia mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua. Desakan itu tertuang dalam dokumen 22nd MSG Leader' Summit Adopts Communique yang dirilis di situs pemerintah Kepulauan Solomon.

Indonesia sendiri tergabung sebagai Associate Member MSG mengingat ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk kawasan Pasifik dan juga terdapat rumpun Melanesia, yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, dan enam provinsi di Papua.