Shutdown AS Telan Biaya Rp 72,8 Triliun Hanya untuk Bayar Pegawai

Kamis, 16 Oktober 2025 | 11:12 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa | Editor: MBK

URL berhasil di salin.

Gedung Capitol terlihat saat senja ketika anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik saling menyalahkan dengan marah dan menolak untuk mengubah pendirian mereka tentang pendanaan pemerintah, di Washington, Selasa, 30 September 2025. (AP/AP)

Washington, Beritasatu.com – Senator Republik Iowa, Joni Ernst, memperkenalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mewajibkan lembaga federal melaporkan biaya sesungguhnya dari government shutdown, termasuk pembayaran kembali (back pay) bagi pegawai yang diliburkan (furloughed).

"Shutdown telah membuang US$ 4,4 miliar (sekitar Rp 72,8 triliun) untuk membayar 750.000 pegawai federal non-essential agar tidak bekerja selama lebih dari dua minggu," ujar Ernst, dikutip dari Fox News Digital.

"RUU My Non-Essential Workers Transparency Act akan mengungkap produktivitas yang hilang dan biaya nyata dari aksi politik Demokrat ini," lanjutnya. Menurut Ernst, RUU ini juga membantu mengidentifikasi bagian birokrasi yang benar-benar non-essential dan bisa dipangkas untuk meningkatkan efisiensi pemerintah bagi pembayar pajak.

Depkeu AS Peringatkan Dampak Serius Akibat Shutdown

RUU tersebut mewajibkan lembaga federal melaporkan kepada Komite Senat untuk Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan dalam 30 hari setelah berakhirnya shutdown. Laporan harus merinci jumlah total pegawai saat shutdown dimulai, total pengeluaran gaji pada tahun anggaran sebelumnya, jumlah pegawai yang furloughed, penghasilan yang seharusnya diterima selama shutdown, serta jumlah dan gaji pegawai yang tetap bekerja.

Berdasarkan data Congressional Budget Office (CBO), government shutdown diperkirakan menelan biaya US$ 400 juta per hari untuk membayar pegawai federal yang diliburkan. Pemerintah AS telah mengalami shutdown sejak 1 Oktober 2025, setelah Senat gagal mengesahkan anggaran 2026. Diperkirakan 750.000 pegawai federal yang diliburkan akan dibayar kembali sesuai Undang-Undang 2019.

Saat ancaman shutdown muncul akhir September, Ernst memublikasikan data CBO yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan diperkirakan mencapai US$ 400 juta per hari untuk membayar 750.000 pegawai non-essential yang tidak bekerja. Hingga Rabu, perkiraan biaya back pay telah menembus US$ 4,4 miliar.

Shutdown AS Berlanjut, Dana Asing Masuk Indonesia Alami Peningkatan

"Informasi dari rencana kontingensi lembaga dan Office of Personnel Management (OPM) menunjukkan, jika terjadi penghentian pendanaan diskresioner untuk tahun anggaran 2026, sekitar 750.000 pegawai bisa diliburkan setiap hari, total biaya kompensasi harian mereka sekitar US$ 400 juta," tulis CBO dalam surat untuk Ernst pada September.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa administrasi dapat melakukan perubahan "tidak dapat dibalik" pada pegawai federal menjelang shutdown, termasuk gelombang pemecatan baru (layoffs). Presiden menegaskan dirinya tidak ingin pemerintah berhenti beroperasi, tetapi shutdown membuka peluang untuk mengefisienkan ukuran pemerintah.

Gedung Putih mengumumkan pada Jumat bahwa pemberitahuan pengurangan tenaga kerja (reduction in force/RIF) telah diterbitkan di berbagai lembaga.