Masih Kendalikan Gaza, Hamas Jadi Tantangan Dewan Perdamaian Trump

Gaza City, Beritasatu.com –  Gerakan Islam Palestina Hamas, menegaskan kembali kendali mereka atas sebagian besar wilayah Gaza yang ditinggalkan militer Israel pascagencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat. Di tengah upaya transisi kekuasaan, Hamas tetap menjalankan otoritas melalui kepolisian dan mulai mengaktifkan kembali administrasi publik.

Langkah ini menjadi tantangan besar bagi "Dewan Perdamaian" bentukan Presiden AS Donald Trump. Dalam pertemuan perdana pada Kamis (19/2/2026) lalu, dewan tersebut mengumumkan rencana perekrutan pasukan polisi transisi Palestina baru untuk mengambil alih keamanan dari tangan Hamas. Beberapa negara juga telah berjanji mengirim personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional di Jalur Gaza, meski tanpa jadwal pasti.

Hamas secara tegas menolak melucuti senjata sesuai syarat Israel. Namun, mereka berjanji akan menyerahkan urusan pemerintahan, dengan dalih tidak lagi berambisi mengelola wilayah yang mereka kuasai sejak hampir 20 tahun lalu tersebut.

“Semua orang tahu bahwa Hamas memiliki kekuasaan nyata di Gaza,” ujar Jaber Shaaban (64), seorang pengungsi yang tinggal di tenda di Kota Gaza.

“Hamas adalah entitas terorganisir terkuat dan terbesar, memiliki polisi, dan pemerintahan. Tanpa mereka, komite ini tidak dapat bekerja,” tambahnya, merujuk pada 15 teknokrat yang ditunjuk mengelola layanan harian.

Sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025, Gaza terbagi oleh “garis kuning”, batas wilayah yang memisahkan area kendali Hamas dengan area di bawah pengawasan militer Israel. Di wilayah kendali Hamas, denyut nadi ekonomi masih bergantung pada birokrasi lama.

“Saat ini, kami hanya beroperasi di daerah-daerah yang berada di bawah kendali Hamas,” kata Abu Ashraf Barbah, seorang pedagang pangan.

Menurutnya, kementerian bentukan Hamas tetap menjadi pihak yang berurusan dengan pedagang, mengendalikan pasar, hingga menindak penggelap pajak.

Padahal, fase kedua rencana perdamaian Trump yang didukung Dewan Keamanan PBB mewajibkan Hamas melucuti senjata dan menyerahkan pemerintahan kepada komite teknokrat. Namun, pejabat Israel mencatat Hamas masih memiliki sekitar 20.000 pejuang dan ribuan roket, membuat proses transisi menjadi lambat.

Polisi Kembali ke Jalanan

Sambil menunggu otoritas transisi terbentuk sepenuhnya, pasukan polisi lama, yang berafiliasi dengan Hamas telah kembali bertugas. Laporan jurnalis AFP menunjukkan polisi berseragam dan bersenjata kini berjaga di persimpangan utama, pintu masuk rumah sakit, hingga gedung pemerintah untuk mengatur lalu lintas dan ketertiban pasar.

“Pihak yang mengendalikan seluruh perekonomian Gaza adalah Hamas,” ungkap Samir Abu Adnan (41), seorang pedagang setempat.

“Kementerian ekonomi menerbitkan daftar harga harian, dan polisi tetap melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar,” ujarnya.

Seorang kapten polisi di Kota Gaza menegaskan kesiapan mereka bekerja dengan siapa pun demi ketertiban umum. “Kami adalah pasukan polisi yang menjalankan instruksi pemerintah. Kami tidak peduli siapa kepemimpinan politiknya, asalkan tidak berafiliasi dengan pendudukan (Israel),” ujarnya.