Langgar Piagam PBB, Serangan AS-Israel ke Iran Bentuk Invasi

Padang, Beritasatu.com - Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dinilai telah melanggar ketentuan hukum internasional. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam Piagam PBB.

“Dalam hukum internasional, khususnya Piagam PBB, setiap negara dilarang melakukan serangan bersenjata ke negara lain,” ujar akademisi sekaligus pakar hukum internasional dari Universitas Andalas, Prof Ferdi, di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (1/3/2026).

Prof Ferdi menjelaskan Pasal 51 Piagam PBB memang mengakui hak bela diri (self-defense), tetapi hanya berlaku apabila suatu negara terlebih dahulu diserang. “Dalam konteks serangan terhadap Iran, logika tersebut tidak terpenuhi,” tegasnya.

Ia menilai klaim pembelaan diri yang disampaikan Amerika Serikat dan Israel justru merupakan pembalikan logika hukum internasional. Pembelaan diri, kata dia, tidak dapat digunakan untuk membenarkan serangan lebih dahulu terhadap negara lain.

Menurut Prof Ferdi yang juga menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Unand, serangan rudal terhadap Iran lebih tepat dikategorikan sebagai tindakan agresi atau invasi, bukan respons defensif.

Dengan demikian, Pasal 51 Piagam PBB tidak dapat dijadikan dasar legitimasi. Selain itu, tindakan militer sepihak tanpa mandat Dewan Keamanan PBB juga berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara.

Prof Ferdi menegaskan, Piagam PBB sangat mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur damai, diplomasi, dan perundingan. “Penggunaan kekuatan militer terhadap kedaulatan negara lain jelas bertentangan dengan semangat dan ketentuan Piagam PBB,” ujarnya.

Pernyataan ini menambah sorotan terhadap eskalasi konflik global dan pentingnya penegakan hukum internasional dalam menjaga stabilitas serta perdamaian dunia.