AS Hapus Etiopia, Mali, dan Guinea dari Pakta Perdagangan

Washington, Beritasatu.com- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Ethiopia, Mali, dan Guinea dari perjanjian perdagangan AS-Afrika.

Pihaknya mengatakan tindakan tiga pemerintah negara-negara tersebut telah melanggar prinsip-prinsip AS sehingga tidak layak ikut serta dalam program perdagangan bebas bea, atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kudeta baru-baru ini.

"Amerika Serikat hari ini menghentikan Ethiopia, Mali dan Guinea dari program preferensi perdagangan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA) karena tindakan yang diambil oleh masing-masing pemerintah mereka, yang melanggar Statuta AGOA," ungkap Perwakilan Dagang AS (USTR) mengatakan dalam sebuah pernyataan, akhir pekan lalu.

AGOA diberlakukan pada 2000 di bawah administrasi mantan presiden Bill Clinton untuk memfasilitasi dan mengatur perdagangan antara Amerika Serikat dan Afrika.

Tetapi pemerintah AS, kata pernyataan itu, sangat prihatin dengan perubahan inkonstitusional dalam pemerintahan di Guinea dan Mali.

Baca Juga: Militer Etiopia Rebut Kembali Situs Warisan Dunia Lalibela

Otoritas AS juga menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran berat terhadap HAM yang diakui secara internasional, dilakukan oleh pemerintah Ethiopia dan pihak lain di tengah konflik yang meluas di Etiopia utara.

Berdasarkan perjanjian AGOA, ribuan produk Afrika dapat memperoleh manfaat dari pengurangan pajak impor. Namun negara anggota AGOA harus tunduk pada syarat terpenuhinya HAM, tata pemerintahan yang baik dengan perlindungan pekerja, dan tidak menerapkan larangan bea cukai pada produk Amerika di wilayah mereka.

Pada 2020, sebanyak 38 negara memenuhi syarat untuk AGOA menurut situs web USTR.

Perjanjian tersebut dimodernisasi pada 2015 oleh Kongres AS, yang juga memperpanjang program tersebut hingga 2025.

Dalam pernyataannya pada Minggu (2/1), USTR mengatakan bahwa Ethiopia, Mali dan Guinea masih dapat bergabung kembali dalam pakta tersebut jika mereka memenuhi ketentuan undang-undang.

Baca Juga: Politikus PKS: Jenderal Andika Perkasa "Didikan" Amerika Serikat, Jokowi Cerdik

"Setiap negara memiliki tolok ukur yang jelas untuk jalur menuju pemulihan dan otoritas akan bekerja dengan pemerintah mereka untuk mencapai tujuan itu," kata USTR.

Pada November 2021 Biden telah mengumumkan bahwa Ethiopia akan terputus dari skema perdagangan bebas bea yang disediakan di bawah AGOA karena dugaan pelanggaran HAM di utara negara itu.

Perang di wilayah Tigray Ethiopia pecah pada November 2020 di tengah perebutan kekuasaan antara kepemimpinan Tigray dan Perdana Menteri Abiy Ahmed Abiy. Puluhan ribu orang tewas dalam konflik selama 13 bulan, sementara sekitar 400.000 orang menghadapi kelaparan di Tigray.

Konflik juga telah membuat kawasan itu tidak stabil. Puluhan ribu orang mengungsi ke Sudan, tentara Ethiopia ditarik keluar dari Somalia yang dilanda perang, dan tentara dari negara tetangga Eritrea ikut terlibat dalam konflik tersebut.

Keputusan pemerintah AS untuk menangguhkan manfaat perdagangan Ethiopia mengancam industri tekstil negara itu, yang memasok merek fashion global. Kondisi ini juga mengancam harapan baru negara itu untuk menjadi pusat manufaktur ringan yang lebih berorientasi ke barang-barang konsumsi.

Baca Juga: Guru Besar UI: Amerika Serikat Adalah Kunci Israel Hentikan Kekerasan

Ini juga menambah lebih banyak tekanan pada ekonomi yang terhendat akibat konflik, pandemi virus corona, serta inflasi yang tinggi.

Kementerian Perdagangan Ethiopia mengatakan pada November 2021 bahwa pihaknya sangat kecewa dengan pengumuman pemerintah AS.

Pihaknya mengatakan langkah itu akan membalikkan keuntungan ekonomi dan secara tidak adil mempengaruhi dan merugikan perempuan dan anak-anak. (afp/sumber lain/eld)