Rusia Ancam Cabut Kewarganegaraan Pengunjuk Rasa Antiperang

Moskwa, Beritasatu.com- Rusia ancam akan cabut kewarganegaraan pengunjuk rasa antiperang. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Senin (13/6/2022), aksi protes sangat dibatasi di Rusia dan demonstran harus meminta persetujuan pihak berwenang sebelumnya.

Kasus Arshak Makichyan kelahiran Armenia dapat menjadi preseden baru dengan peringatan para aktivis tentang taktik baru untuk membungkam perbedaan pendapat.

Arshak Makichyan, yang mendapat gelar "pemrotes iklim tunggal" di Moskwa, menikahi kekasihnya, Polina Oleinikova. Sepasang kekasih itu dengan cepat bergabung dalam protes perdamaian meskipun ada tindakan keras Rusia yang meluas terhadap perbedaan pendapat.

Pada Maret, ketika suasana bagi siapa pun yang secara terbuka menentang apa yang disebut "operasi khusus" Moskwa semakin represif, pasangan itu memutuskan untuk pergi ke Jerman.

Baca Juga: Oposisi Rusia Navalny Divonis Penjara 9 Tahun Lagi

Sekarang, Makichyan, yang lahir di Armenia tetapi memiliki kewarganegaraan Rusia, khawatir dia tidak akan pernah bisa pulang ke Moskwa.

Pada 27 Juni, pertanyaan tentang kewarganegaraan Makichyan akan diajukan pada sidang pengadilan di ibu kota Rusia. Sementara para pejabat mengatakan Makichyan memperoleh kewarganegaraannya secara ilegal, dia bersama dengan aktivis lain mengklaim kasus itu bermotif politik.

Makichyan, sekarang berusia akhir 20 tahunan. Dia telah tinggal di Moskwa hampir sepanjang hidupnya dan memegang kewarganegaraan Rusia sejak ia berusia 10 tahun. Makichyan yakin pemerintah ingin mencabut kewarganegaraannya tidak hanya karena posisinya yang blak-blakan, tetapi juga sebagai peringatan bagi para pembangkang yang lahir di luar negeri.

Baca Juga: Di Penjara, Tokoh Oposisi Rusia Navalny Dianggap Teroris

"Saya menentang perang ini, dan saya menentang perang ini secara terbuka, tetapi saya pikir kasus ini bukan tentang saya. Ini tentang jutaan orang seperti orang Armenia dan banyak, banyak negara lain di Rusia. Pemerintah memperingatkan mereka untuk takut, diam," kata Makichyan kepada Al Jazeera.

Rusia memiliki populasi kelahiran asing yang besar, dengan sebagian besar imigran berasal dari bekas republik Soviet seperti Armenia, Ukraina, dan Tajikistan.

Jika kecurigaan Makichyan benar, mencabut kewarganegaraannya akan menjadi keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat membuka jalan bagi pelanggaran lebih lanjut di masa depan.

Baca Juga: Polisi Rusia Tangkap 1.500 Demonstran Pendukung Navalny

Menurut konstitusi, warga negara Rusia tidak dapat dicabut kewarganegaraannya, dan mereka yang menjadi warga negara sejak lahir – serta mereka yang memperolehnya di kemudian hari – menikmati hak yang sama.

Namun terkadang karena kesalahan birokrasi, warga menemukan paspor mereka dikeluarkan "secara ilegal".

"Kasus pembatalan kewarganegaraan sangat umum dalam kaitannya dengan orang-orang yang menerima kewarganegaraan bukan karena kelahiran, tetapi karena alasan lain," kata Olga Podoplelova, kepala litigasi di LSM Russia Behind Bars.

Baca Juga: Polisi Rusia Tahan 2.500 Demonstran Pendukung Navalny

Pada tahun 2018, karena takut akan perang geng, Kementerian Dalam Negeri Rusia menggunakan Pasal 22 untuk mencabut kewarganegaraan Tariel Oniani, seorang penguasa kejahatan asal Georgia. Kementerian beralasan bahwa ia memperolehnya secara tidak jujur. Rusia mengekstradisi dia ke Spanyol, di mana dia dicari karena tuduhan kejahatan terorganisir.

Namun menurut Podoplelova, kasus Makichyan menandai pertama kalinya tindakan semacam itu dilakukan terhadap seorang aktivis politik.

"Kami memiliki skema yang sangat sederhana dan nyaman untuk s tate, yang dapat diterapkan pada hampir semua aktivis yang telah menerima kewarganegaraan Rusia bukan karena kelahiran. Sejauh ini, ini kasus pertama, tapi otoritas migrasi sudah menguasai skemanya. Lebih sering digunakan untuk tujuan politik adalah masalah waktu," jelasnya.

Baca Juga: Kembali dari Jerman, Pemimpin Oposisi Rusia Navalny Ditahan

Lebih umum lagi, penentang pemerintah Rusia mendapati diri mereka menghadapi tuntutan pidana, yang mereka klaim bermotif politik. Tuntutan termasuk kepemilikan narkotika, yang menuntut ambang batas bukti yang rendah.

Tuduhan lain termasuk ujaran kebencian, penipuan, dan pertunjukan "ekstremisme" (yang bisa saja hanya membagikan postingan di media sosial). Pemimpin oposisi Alexei Navalny saat ini menjalani hukuman sembilan tahun atas tuduhan penggelapan.