Jokowi Bantah Pernah Meresmikan Bandara IMIP di Morowali

Solo, Beritasatu.com —  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan kabar yang ramai dibahas seusai fasilitas penerbangan tersebut menjadi sorotan nasional.

“Ndak, ndak pernah. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali,” tegas Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/11/2025).

Jokowi menjelaskan bahwa satu-satunya bandara di Morowali yang pernah ia resmikan adalah Bandara Maleo di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, yang dibangun oleh pemerintah. Meski begitu, ia mengaku sudah lupa kapan peresmian tersebut dilakukan.

“Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang bangun Pemerintah, tahun berapanya lupa. Kalau yang (Bandara) IMIP itu kan miliknya swasta,” ujar Jokowi.

Isu peresmian kembali menjadi pembicaraan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, menyoroti Bandara IMIP yang beroperasi tanpa perangkat dan otoritas negara, termasuk ketiadaan Bea Cukai dan Imigrasi.

Menhan bahkan menyebut tidak boleh ada “negara di dalam negara” dalam kawasan industri strategis seperti Morowali.

Menanggapi tudingan yang menyeret namanya, Jokowi memilih merespons santai. “Ya semua kan hal yang tidak baik, semuanya ditariknya ke saya,” ujarnya sambil berkelakar.

Sorotan terhadap Bandara IMIP bermula dari laporan Satgas Penanggulangan Kejahatan dan Hambatan (PKH), yang menemukan bahwa bandara tersebut berjalan tanpa kehadiran otoritas resmi seperti Bea Cukai dan Imigrasi.

Bandara yang berada dalam kawasan industri PT IMIP itu diduga beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan negara, terutama terkait lalu lintas orang dan barang.

Kasus ini kini menjadi perhatian nasional karena berkaitan dengan aspek keamanan, regulasi penerbangan, serta kedaulatan negara di wilayah industri strategis.