DPR Desak Prabowo Usut Bandara IMIP yang Berjalan Tanpa Pengawasan

Jakarta, Beritasatu.com - Keberadaan bandara khusus di kawasan industri Morowali menuai sorotan DPR setelah disebut beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, memicu kekhawatiran pelanggaran kedaulatan.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin menyoroti dugaan beroperasinya bandara khusus di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, tanpa kehadiran aparat negara. Anggota Komisi I, TB Hasanuddin, menyebut persoalan tersebut tidak sekadar pelanggaran administrasi, tetapi menyangkut keamanan dan kedaulatan.

“Jika benar bertahun-tahun tidak diawasi Bea Cukai dan Imigrasi, itu persoalan besar,” ujar Hasanuddin dilansir laman DPR, ditulis pada Minggu (30/11/2025). Ia menilai negara tidak boleh membiarkan fasilitas penerbangan dikelola swasta tanpa kendali otoritas.

Isu bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyinggung keberadaan bandara tanpa perangkat negara dalam kunjungannya ke Morowali pada 20 November lalu. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai anomali yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan ekonomi.

Temuan itu, menurut Sjafrie, menjadi salah satu faktor TNI menggelar latihan intercept terhadap pesawat berpotensi terlibat kegiatan ilegal. Latihan tersebut dimaksudkan sebagai penegasan kehadiran negara di wilayah industri yang melibatkan investasi besar dan arus pekerja asing.

Hasanuddin menegaskan seluruh bandara, termasuk milik korporasi, wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan aturan pengawasan negara. “Bandara adalah objek vital strategis. Kepemilikan swasta tidak menghapus kendali penuh negara,” ujarnya.

Ia mengingatkan keberadaan Bea Cukai, Imigrasi, dan otoritas penerbangan bersifat wajib, bukan pilihan. Setiap pergerakan manusia dan barang harus tercatat dan diawasi. “Tanpa kontrol, celah penyelundupan dan lalu lintas orang tanpa identitas terbuka lebar, dan itu ancaman keamanan nasional,” katanya.

Hasanuddin mendesak pemerintah menyelidiki pejabat atau pihak yang diduga membiarkan operasi bandara tanpa pengawasan. “Semua yang membiarkan bandara di Morowali berjalan di luar kendali negara harus diusut dan ditindak,” tutur dia.