ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Rendahnya Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Lumajang Jadi Sorotan

Sabtu, 18 Oktober 2025 | 17:51 WIB
AK
JS
Penulis: Ahmad Rifqi Danwanus Khalwani | Editor: JJS
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. (Dok BPJS Ketenagakerjaan/Istimewa)

Lumajang, Beritasatu.com - Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hingga Oktober 2025 masih tergolong rendah. Saat ini, baru 13,8% atau 82.813 pekerja dari total 599.547 penduduk bekerja yang telah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Angka ini masih jauh dari target 19,13% yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lumajang Delistyana Diah Vianty menjelaskan, masih ada gap sebesar 5,31% atau sekitar 31.820 pekerja yang belum menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

ADVERTISEMENT

“Target pada 2025 sebesar 19,13% belum tercapai. Kami masih perlu memperluas jangkauan, terutama bagi pekerja nonformal yang belum terlindungi,” ujar Delistyana kepada wartawan, Sabtu (18/10/2025).

Dari total peserta aktif, sebanyak 4.655 orang merupakan non-ASN, dan 67.971 orang lainnya adalah pekerja ekosistem desa, seperti guru ngaji, marbot masjid, dan tenaga keagamaan lainnya.

Kelompok ini memberi kontribusi sekitar 2,87% terhadap total pencapaian kepesertaan BPJS di Lumajang.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah masih rendahnya kesadaran pekerja, terutama di sektor informal, terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Masih banyak pekerja informal yang belum memahami manfaat jaminan sosial. Padahal, mereka juga punya risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan penghasilan,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya di tingkat desa.

Program ini akan menyasar langsung kelompok pekerja informal seperti pedagang, buruh tani, pelaku usaha mikro, nelayan, dan tukang ojek.

“Tentu capaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Kami akan terus berkolaborasi agar target cakupan 19% bisa tercapai,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Pencairan JHT Tidak Selalu Utuh karena Potongan Pajak, Segini Besarnya

Pencairan JHT Tidak Selalu Utuh karena Potongan Pajak, Segini Besarnya

EKONOMI
Penyebab JHT Gagal Cair, Ini 3 Cara Nonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan

Penyebab JHT Gagal Cair, Ini 3 Cara Nonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan

NASIONAL
Menaker Tekankan Pentingnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah

Menaker Tekankan Pentingnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah

EKONOMI
Menaker Minta BPJS Kuatkan Langkah Preventif Cegah Kecelakaan Kerja

Menaker Minta BPJS Kuatkan Langkah Preventif Cegah Kecelakaan Kerja

EKONOMI
Gelombang PHK Buat Klaim BPJS Ketenagakerjaan Maret Naik

Gelombang PHK Buat Klaim BPJS Ketenagakerjaan Maret Naik

EKONOMI
Menaker Ingin Jaminan Sosial Juga Cakup Pekerja Informal

Menaker Ingin Jaminan Sosial Juga Cakup Pekerja Informal

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon