Epidemiolog: Pembatasan Mobilitas Harus Gunakan Strategi Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono mendesak pemerintah daerah (pemda) khususnya untuk 3 provinsi penyumbang kasus Covid-19 tertinggi nasional, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, untuk segera lakukan pembatasan mobilitas masyarakat dengan strategi baru.

Sayangnya, ia mengaku tidak melihat strategi baru dalam kebijakan pembatasan sosial di 3 provinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi ini. Menurut Miko, seharusnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ditingkatkan dibarengi dengan aturan lebih ketat untuk setiap level. Hal tersebut disesuaikan dengan penularan varian Omicron yang memiliki kecepatan penularan 5 kali lipat dari varian Delta.

"Saya lihat saat ini tetap memakai strategi yang lama, PPKM tetap level 2 dan ini tidak menunjukkan perang terhadap musuh yang baru. Kalau perang dengan musuh yang baru yang mempunyai daya kecepatan penularan 5 kali lipat dari varian Delta, harus pakai strategi yang baru," tukasnya saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (31/1/2022).

Adapun strategi baru yakni pembatasan sosial lebih dari strategi yang lama, kebijakan PPKM level 2, misalnya, tidak dapat diterapkan dengan persyaratan sama dengan PPKM level 2 sebelumnya. Untuk saat ini, pengetatannya pada PPKM level 2 harus lebih ketat 2 atau 3 kali lipat dari kebijakan sebelumnya.

Baca Juga: Lampaui Varian Delta, Menkes Prediksi Puncak Gelombang Omicron Akhir Februari

"Mungkin faktor yang dinilai sama yaitu jumlah kasus dan kapasitas respons tetapi dengan pembatasan sosial lebih bagus dari sebelumnya," ucapnya.

Selain pembatasan sosial, Miko mendorong disiplin protokol kesehatan (prokes) harus kembali ditegakkan. Dikatakan Miko, jika pembatasan sosial dilakukan pemerintah tanpa ada strategi pengetatan mengikuti kecepatan virus, tentu kasus Omicron ini akan tersebar cepat dan Indonesia akan menuai badai.

"Setelah 3 provinsi ini, provinsi mana lagi yang kasusnya naik," ujarnya.

Miko mengingatkan kepada semua pihak bahwa meski kasus Covid-19 ini didominasi oleh kasus orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan, hal harus disadari bahwa dengan tidak melakukan kebijakan yang tepat, Indonesia akan terus berhadapan dengan kasus Covid-19 dengan waktu yang panjang.

Baca Juga: Luhut: Keputusan Berubah untuk Temukan Kombinasi Terbaik Tangani Covid-19

Untuk itu, ia berharap pemerintah berani membuat kebijakan pembatasan yang ketat sehingga kasus Covid-19 di Indonesia dapat dikendalikan.

Menurutnya, perlu ada kebijakan pembatasan mobilitas sosial di 3 provinsi tersebut karena kasus Covid-19 yang dipicu oleh varian Omicron ini mulai meningkat di luar 3 provinsi tersebut, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

"Jadi menurut saya, hati-hati pada semua provinsi karena Jawa Tengah sebentar lagi juga akan meningkat. Apalagi kemampuan tes varian Omicron ini hanya 20 provinsi mempunyai alatnya, sisanya enggak punya," ujarnya.

Miko menuturkan, keterbatasan laboratorium swab test PCR SGTF (S gene target failure) untuk pemeriksaan varian Omicron mengakibatkan penyebaran varian tersebut tidak bisa diawasi. Sulit mendeteksi daerah mana saja sudah terdapat varian Omicron.

Dikatakannya, berkaca dengan peningkatan kasus pada gelombang 1 dan 2, seharusnya Indonesia memiliki alat perang untuk mencegah kenaikan jumlah kasus Covid-19 akibat varian Omicron. Apalagi kasus harian saat ini mendekati puncak kasus gelombang pertama mencapai 18.000 kasus.

Menurut Miko, kasus Covid-19 Indonesia akan melewati kasus puncak gelombang pertama. Dengan demikian, perlu pembatasan sosial agar tidak mendekati atau melewati puncak gelombang kedua mencapai 54.000 kasus.

"Jika Indonesia melewati kasus puncak gelombang kedua, itu yang gagal hanya Indonesia, sedangkan negara lain seperti Inggris dan Amerika tidak melewati gelombang tertingginya. Kalau kita melewati 54.000 kasus seperti pada Juli 2021 tentu kita gagal," ucapnya.

Dikatakan Miko, kasus Covid-19 varian Omicron paling banyak di DKI Jakarta karena penerbangan internasional, varian Omicron dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Selain itu, varian Omicron telah terjadi kebocoran di masyarakat sehingga menimbulkan transmisi lokal.